Pernyataan pemerintah disampaikan untuk menanggapi komitmen pimpinan Dewan Transisi Nasional Libya (NTC), Mustafa Abdel Jalil, pada pertemuan di Paris, Kamis 1 September 2011 lalu, yang menjanjikan bahwa Dewan Transisi Nasional akan menyampaikan usulan konstitusi baru, serta mengadakan pemilihan umum dalam waktu 18 bulan kedepan.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Dewan Transisi Nasional Libya juga menyampaikan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip rekonsiliasi nasional, sekaligus penghormatan terhadap penegakkan hukum di Libya.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada VOA Sabtu sore menyebutkan Indonesia akan tetap konsisten dengan tiga prinsip dasar yang selama ini dipegang untuk melihat persoalan di Libya; terutama perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Michael Tene mengatakan, “Dukungan pemerintah Indonesia terhadap upaya Dewan Transisi Nasional Libya untuk melaksanakan suatu proses transisi demokrasi damai ini sejalan dengan sikap Indonesia yaitu perlu perlindungan terhadap masyarakat sipil di Libya. Situasi di Libya hanya dapat diselesaikan melalui proses politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat Libya untuk menentukan masa depannya sendiri, dan peranan masyarakat internasional khususnya PBB menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya perlindungan masyarakat sipil dan proses politik tersebut.”
Seperti yang dilaporkan harian The New York Times, Jumat, Dewan Transisi Nasional Libya (NTC) mengumumkan bahwa mereka memperpanjang masa ultimatum bagi bekas pemimpin Libya, Moammar Qaddafi untuk menyerahkan diri, hingga pekan depan. Wakil Ketua Dewan Transisi Nasional, Abdel Hafidh Ghoga, mengatakan hal ini untuk menghindari pertumpahan darah antara pasukan pemberontak dan tentara pro-Qaddafi.
Sementara, Gaddafi diduga bersembunyi di sejumlah wilayah padang gurun, antara lain di Sirte, Bani Walid, dan Sabha. Ia belum mau menyerah dan masih menyerukan rakyat Libya berperang melawan pemberontak. Namun, Dewan Transisi Nasional Libya optimistis, para pemimpin suku akan membantu menyerahkan Qaddafi dalam waktu dekat dan rekonsiliasi dapat segera dilakukan.
Melihat pergolakan politik yang terjadi; mulai dari Mesir, Yaman, Bahrain, dan Suriah, termasuk dulu di Irak dan Afghanistan, maka cukup beralasan jika muncul kekuatiran akan ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan atas konflik yang terjadi.
Namun, politisi PKS, Hidayat Nurwahid, dalam perbincangan dengan VOA, mengatakan konflik di setiap negara berbeda. Tidak semuanya akan berujung pada neo-kolonialisme, atau intervensi Barat.
“Rakyat yang kemudian dipersenjatai atau ada tentara yang kemudian membelot kemudian menghadirkan konflik bersenjata, ini sesuatu yang berbeda. Dalam konteks Yaman saya kira masih jadi bagian dari demokratisasi dari dalam. Kalau di Bahrain mereka menginginkan reformasi dan proporsi yang adil dari pemerintahnya, dan saya kira ini juga bukan kolonialisasi dari Barat. Yang mengkuatirkan memang di Libya, kalau yang diutamakan faktor kemenangan koalisi dan kemudian mereka menggunakan filosofi no-free land, mereka mengatur ini dan itu, maka yang dikuatirkan ada neo-kolonialisme,” demikian menurut Hidayat Nurwahid.
