Indonesia mengecam keras serangan militer Israel ke Rafah, kota paling selatan di Gaza yang berbatasan dengan Mesir, dan “penguasaan atas perbatasan Rafah di sisi Palestina,” demikian petikan pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui X, Selasa (7/5).
Pernyataan ini merujuk pada serangan militer Israel yang dimulai Senin (6/5) ke kota di mana sekitar 1,4 juta warga Palestina yang melarikan diri dari serangan Israel di bagian utara, berlindung. Di kota ini juga terdapat perbatasan yang menjadi pintu masuk utama bantuan kemanusiaan ke Palestina. Israel memerintahkan seratus ribu warga Kota Rafah mengungsi menjelang dilancarkannya operasi militer itu.
Israel Tolak Proposal yang Disetujui Hamas
Serangan Israel tersebut hanya berselang beberapa jam setelah Hamas menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan Mesir dan Qatar.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memerintahkan serangan militer itu atas persetujuan Kabinet Perang-nya, pada hari Selasa mengatakan tidak dapat meerima proposal Hamas karena “sangat jauh dari persyaratan yang diperlukan Israel.”
“Israel tidak akan membiarkan Hamas memulihkan kekuasaan jahatnya di Jalur Gaza. Israel tidak akan membiarkan Hamas memulihkan kemampuan militernya untuk terus mengupayakan kehancuran kami. Israel tidak dapat menerima proposal yang membahayakan keamanan warga negara dan masa depan negara kami,” ujar Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi Israel.
Lebih jauh ia menyemangati tentara Israel yang sedang menuju ke Rafah supaya “terus berdiri teguh” untuk “membebaskan tawanan yang diculik… dan memastikan keamanan Israel.”
Amerika Serika (AS) dan beberapa negara lain telah berulang kali menyerukan Israel untuk tidak menyerang Rafah mengingat keberadaan 1,5 juta pengungsi di sana.
Badan Bantuan PBB Pilih Bertahan di Rafah
Berbicara dari Yerusalem, Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gaza (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ OCHA) Andrea De Domenico bahkan mengatakan operasi militer itu akan membuat ribuan warga Palestina yang berada di kamp-kamp yang tidak memadai itu semakin menderita.
“Bantuan makanan untuk warga di bagian selatan Gaza itu akan habis pada akhir pekan ini,” ujarnya lirih seraya menambahkan “pertempuran juga kemungkinan akan menutup tiga rumah sakit yang tersisa di Rafah dalam beberapa jam mendatang," kata De Domenico.
Sebelumnya Direktur Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA) di Gaza, Scott Anderson, pada Senin (6/5) memastikan bahwa apapun yang terjadi pasca dimulainya operasi militer di Rafah, pihaknya tidak akan meninggalkan wilayah itu.
“UNRWA – sebagaimana seluruh komunitas kemanusiaan internasional dan PBB – tidak akan pergi dari Gaza. Kami berada di sini untuk menyediakan bantuan pada warga sipil tidak berdosa yang terjebak dalam konflik keji ini. Kami berniat tetap bertahan dan menjalankan tugas menyediakan layanan bantuan yang diperlukan,” ujarnya.
Lebih jauh Anderson menegaskan “kami tidak akan meninggalkan warga Palestina di Rafah. Kami akan tinggal di sini. Faktanya kami akan mengikuti mereka. Saya, khususnya, akan menjadi salah satu orang terakhir yang meninggalkan Rafah ketika semua orang memilih untuk keluar dari kota ini.”
RI Kecam Pemindahan Paksa Warga Palestina
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan tertulisnya mengatakan “setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan itu merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah berulangkali menyampaikan hal ini dalam berbagai forum internasional dan pertemuannya dengan pejabat-pejabat tinggi, termasuk yang terakhir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Banjul, Gambia, akhir pekan lalu.
AS Yakin Serangan Israel "Operasi Sangat Terbatas”
Berbicara kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers virtual, Selasa (7/5) sore, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan operasi Israel di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir di bagian timur Rafah bukan sebuah invasi penuh.
"Apa yang telah kami diberitahu oleh mitra-mitra Israel kami adalah bahwa operasi semalam terbatas dan dirancang untuk memangkas kemampuan Hamas menyelundupkan senjata dan dana ke Gaza," kata Kirby kepada para wartawan.
Kirby menegaskan bahwa “Amerika akan akan terus memantau tindakan Israel dengan sangat cermat untuk melihat bagaimana perkembangannya.”
Ia juga menggarisbawahi urgensi “memastikan agar aliran bantuan kemanusiaan tidak terganggu, termasuk pembukaan kembali penyeberangan Rafah dan Kerem Shalom untuk bantuan kemanusiaan. Israel telah berkomitmen untuk membuka kembali Kerem Shalom atas permintaan Presiden Biden, dan kita harus melihat hal itu segera terjadi."
Pentagon, dalam konferensi pers terpisah, menegaskan kembali hal ini.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang serangan Israel di dekat salah satu koridor yang merupakan zona penyangga kecil di perbatasan Gaza dengan Mesir, seorang juru bicara Pentagon, Sabrina Sing, mengatakan “kami tidak mendukung penutupan jalur darat ini. Kami ingin melihat bantuan kemanusiaan terus masuk… Kami tahu bahwa jalur darat adalah cara terbaik, paling efektif dan efisien untuk memasukkan bantuan kemanusiaan. Dan kami tahu bahwa situasi kemanusiaan di Gaza sangat mengerikan."
Koridor ini didemiliterisasi berdasarkan ketentuan perjanjian perdamaian Israel-Mesir tahun 1979.
Hamas Bertekad Pertahankan Wilayah
Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, pada hari Selasa mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi tekanan atau ancaman militer Israel, dan tidak akan menerima "pendudukan" di perlintasan Rafah.
"Gerakan dan perlawanan Palestina tidak akan menanggapi inisiatif apapun untuk menghentikan agresi atau kesepakatan pertukaran apapun di bawah tekanan militer atau eskalasi agresi," katanya kepada para wartawan di Beirut, di mana ia berada.
Hamdan menyebut serangan Israel di penyeberangan perbatasan Rafah sebagai "kejahatan serius terhadap fasilitas sipil yang dilindungi oleh hukum internasional".
“Bola ada di tangan Israel dan di tangan pemerintah Amerika karena sebelum kesepakatan ini disampaikan kepada kami, rincian yang kami sepakati telah disetujui oleh semua mediator, termasuk pihak Amerika. Jika Israel melanjutkan agresi mereka, kami pasti akan mempertahankan tanah kami, rakyat kami, dan hak-hak kami, dan jika itu diterima oleh Israel, kami akan mulai bekerja untuk mengimplementasikannya,” tambah Hamdan.
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan hingga Selasa (7/5), lebih dari 34.700 warga Palestina tewas, sementara 70 ribu lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan Israel selama tujuh bulan ini.
Serangan Israel ini dipicu oleh serangan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menyandera 250an orang lainnya, yang sebagian besar dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata pertama November lalu. [em/jm]
Forum