Sekjen PBB Antonio Guterres hari Selasa (30/1) dijadwalkan melangsungkan pertemuan dengan negara-negara donor utama Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB Untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) guna memastikan kelanjutan dukungan bagi para pengungsi Palestina, yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena perang Israel-Hamas sejak awal Oktober lalu.
Sedikitnya 10 negara – termasuk Amerika, Inggris, Austria, Finlandia dan Jepang – mengumumkan akan menarik atau menangguhkan sementara pendanaan untuk UNRWA setelah muncul tuduhan bahwa beberapa staf badan itu terlibat dalam serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu.
Tudingan itu disampaikan oleh Duta Besar Israel Untuk PBB Gilad Erdan Jumat lalu (26/1) saat berpidato untuk memperingati International Holocaust Remembrance Day atau Hari Peringatan Holocaust Internasional, yang bertepatan dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Internasional atas gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel.
“Betapa simbolisnya pada hari ini terungkap bahwa beberapa staf UNRWA diduga ikut serta dalam pembantaian di Israel? PBB tidak hanya dipersenjatai untuk mendelegitimasi keberadaan kami, namun juga untuk memusnahkan kami secara fisik,” ujar Erdan.
Indonesia Harapkan Semua Pihak Tunggu Hasil Penyelidikan PBB
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Lalu Muhammad Iqbal menyayangkan perkembangan ini. Ia menegaskan setiap tuduhan harus terlebih dahulu dibuktikan, diselidiki secara menyeluruh, kredibel dan transparan. Terlebih karena Sekjen PBB Antonio Guterres telah menginstruksikan the Office of Internal Oversight Service (OIOS) untuk melakukan investigasi, dan semua pihak sedianya menunggu hasil penyelidikan itu.
"Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA sebelum tuduhan (Israel) itu dibuktikan. Langkah tersebut akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, yang saat ini sudah sulit,” ujar Iqbal dalam pesan teks menjawab pertanyaan VOA.
Pakar: Israel Kerap Lempar Tuduhan Tanpa Bukti
Pengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia (UII) Hasbi Aswar sepakat dengan sikap pemerintah Indonesia, bahwa Israel harus membuktikan terlebih dahulu keterlibatan 12 staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel itu.
"Yang menjadi masalah, sejak 7 Oktober sampai sekarang, ketika Israel menyampaikan tuduhan – bahkan terhadap Hamas – biasanya tidak ada buktinya. Misalnya dalam isu Hamas melakukan serangan ke festival musik di Israel. Ternyata bukti yang datang kemudian, tembakan-tembakan Israel yang menyerang warganya," ujarnya.
Hasbi mencontohkan tudingan Israel lainnya, soal pemenggalan kepadal 40 bayi oleh militan Hamas yang menyerang negaranya. Tudingan ini tidak pernah terbukti, dan akhirnya dibantah oleh Gedung Putih.
Israel juga pernah menuduh bahwa Rumah Sakit Indonesia di Bait Lahiya, di utara Jalur Gaza merupakan markas Hamas yang memiliki labirin terowongan. Tudingan ini juga tidak pernah terbukti, bahkan ketika tentara-tentara Israel menyerang dan menguasai rumah sakit ini.
Hasbi menilai tuduhan terbaru Israel soal 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan ke negaranya pada 7 Oktober lalu itu bertujuan untuk memecah perhatian dari putusan sela Mahkamah Internasional ICJ pada hari yang sama, yaitu Sabtu 26 Januari, yang meminta Israel mencegah terjadinya genosida di Jalur Gaza.
Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai penangguhan atau penarikan dana untuk UNRWA oleh sejumlah negara ini juga terkait dengan besarnya tekanan rakyat di negara masing-masing agar pemerintah mereka melakukan sesuatu untuk menghentikan perang Israel-Hamas.
Bagi rakyat Palestina, UNRWA – yang dibentuk pada tahun 1949 setelah Perang Arab-Israel – memainkan peran penting untuk menyediakan kamp pengungsi, layanan medis dan sosial, pendidikan dan berbagai upaya penyelamatan warga di saat krisis. UNRWA aktif membantu pengungsi Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Lebanon, Yordania dan Suriah. Ada sekitar 13.000 staf UNRWA, yang sebagian besar warga Palestina sendiri.
Anggaran operasi UNRWA pada tahun 2022 mencapai US$1,17 miliar. Sembilan puluh persen dari anggaran tersebut berasal dari sumbangan negara-negara anggota PBB, di mana Amerika, Jerman dan Uni Eropa adalah donor terbesar bagi UNRWA. Pada 2022, Amerika menyumbang dana US$340 juta untuk UNRWA. [fw/em]
Forum