Pihak berwenang di Spanyol dan Prancis telah menyita aset bernilai jutaan dolar milik Rifaat al-Assad, paman Presiden Suriah Bashar al-Assad. Jaksa penuntut menuduh bisnis propertinya, yang bernilai lebih dari setengah miliar dolar, dibangun dengan uang yang diselundupkan dari Suriah pada tahun 1980an.
Kini, pemerintah Inggris mendapat semakin banyak tekanan untuk membekukan properti-propertinya di London.
Para penentangnya menuduh Rifaat al-Assad mengawasi pembantaian di Hama tahun 1982, ketika militer Suriah menghancurkan kelompok Ikhwanul Muslimin yang berontak – tuduhan yang disangkalnya.
Setelah diduga memimpin kudeta yang gagal terhadap kakaknya, Presiden Hafez al-Assad, Rifaat diasingkan ke Eropa.
Pakar Dewan Pemahaman Inggris-Arab Chris Doyle mengatakan, “Selama tiga dasawarsa, Rifaat al-Assad, mantan wakil presiden dari rezim Suriah, seorang laki-laki yang dianggap banyak pihak bertanggungjawab atas kekejaman di Hama tahun 1982 di mana puluhan ribu orang dibantai, telah berkeliling Eropa dengan uang kotor yang dibawanya dari Suriah.”
Tetapi kebebasannya kini terancam berakhir. Polisi Spanyol pekan lalu menggerebek rumah-rumah milik mantan wapres itu dan keluarganya. Pengadilan memerintahkan penyitaan lebih dari 500 properti yang bernilai 740 juta dolar.
Para penyelidik meyakini Rifaat al-Assad menggelapkan dana negara sebesar lebih dari 300 juta dolar. Keluarga Rifaat al-Assad mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka “tidak pernah mendapat untung dari cara-cara yang merugikan rakyat Suriah.”
Tahun 2013, pada awal penyelidikan di Prancis, putera Rifaat al-Assad, Siwar Al-Assad, mengatakan kekayaan ayahnya berasal dari warga Saudi kaya yang mendukungnya.
"Uang itu berasal dari kawan-kawan Rifaat al-Assad yang yakin dengan gerakan oposisinya,” ujar Siwar al-Assad.
Rifaat al-Assad juga memiliki rumah senilai 12 juta dolar di distrik Mayfair London. Para penentang ingin Inggris mengikuti jejak Spanyol, dan menyita propertinya, kata Doyle.
"Rifaat al-Assad tidak bisa dibiarkan menikmati miliaran dolar sedangkan orang lain menderita,” tambah Doyle.
Namun, pihak penentang mengatakan London terkenal sebagai tempat penampungan “uang kotor,” dan mereka meragukan bahwa Inggris akan membuat pengecualian mengenai Rifaat al-Assad.
Nick Kochan, seorang pakar keuangan mengatakan, “Apakah pihak berwenang Inggris siap untuk mengambil satu langkah lebih maju dan memperingatkan semua kriminal, semua pemimpin oligarki yang memperoleh dana kriminal, bahwa: kami memburu kalian? Atau kami melakukan tebang pilih terhadap orang-orang yang jadi sasaran Barat, seperti Assad?”
UU Inggris juga memerlukan adanya putusan bersalah dari pengadilan sebelum bisa melakukan penyitaan.
"Untuk pencucian uang, pencurian, korupsi, atau kejahatan ekonomi lain dimana pihak berwenang bisa mengatakan, ‘properti ini diperoleh lewat kejahatan, dan karenanya harus disita,” imbuh Kochan.
UU baru di Inggris memungkinkan pengadilan menyita aset-aset para pelanggar HAM. Tetapi para pengamat hukum mengatakan untuk membuktikan bahwa Rifaat al-Assad bertanggungjawab atas kejahatan sebelumnya akan sangat sulit tanpa kerjasama pemerintah Suriah. [vm/ii]
