Ratusan intelektual dan profesional Vietnam telah mengeluarkan pernyataan yang memprotes sebuah dekrit baru yang mencakup ketentuan yang melarang penyebaran berita dan informasi di berbagai jejaring sosial.
Kelompok itu, yang meliputi warga Vietnam di dalam dan luar negeri, mengatakan upaya itu, yang dikenal sebagai Dekrit 72, akan melanggar kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan hukum, konstitusi dan komitmen internasional Vietnam terhadap hak asasi manusia.
Nguyen Quang A, mantan ketua organisasi non-pemerintah Asosiasi Vietnam bagi Informasi dan kepala Institut Studi Pembangunan Vietnam, adalah salah seorang terkemuka yang ikut menandatangani pernyataan protes itu.
Dalam sebuah wawancara dengan VOA Siaran Bahasa Vietnam, ia menepis argumen Hanoi yang mengatakan keputusan itu untuk melindungi hukum.
“Argumen pemerintah yang mengatakan bahwa dekrit itu adalah untuk melindungi Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat tidak berdasar. Sudah ada banyak peraturan yang melindungi hak cipta, tidak perlu lagi Dekrit 72. Dekrit ini adalah pelanggaran bagi kebebasan menyatakan pendapat, dan tidak ada hubungannya dengan HAKI sama sekali,” ujarnya.
Dia menambahkan tidak mengharapkan pernyataan itu akan mengubah posisi pemerintah, tapi ia berharap hal tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dekrit itu, yang diumumkan pada Juli dan mulai berlaku bulan depan, mengamanatkan bahwa blog dan situs media sosial hanya boleh digunakan untuk berbagi informasi pribadi. Dekrit itu mengatakan pengguna "tidak diperbolehkan untuk mengutip, mengumpulkan atau meringkas informasi dari organisasi pers atau situs pemerintah."
Amerika, beberapa kelompok HAM dan raksasa teknologi seperti Google dan Facebook telah mengecam keputusan tersebut.
Kelompok itu, yang meliputi warga Vietnam di dalam dan luar negeri, mengatakan upaya itu, yang dikenal sebagai Dekrit 72, akan melanggar kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan hukum, konstitusi dan komitmen internasional Vietnam terhadap hak asasi manusia.
Nguyen Quang A, mantan ketua organisasi non-pemerintah Asosiasi Vietnam bagi Informasi dan kepala Institut Studi Pembangunan Vietnam, adalah salah seorang terkemuka yang ikut menandatangani pernyataan protes itu.
Dalam sebuah wawancara dengan VOA Siaran Bahasa Vietnam, ia menepis argumen Hanoi yang mengatakan keputusan itu untuk melindungi hukum.
“Argumen pemerintah yang mengatakan bahwa dekrit itu adalah untuk melindungi Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat tidak berdasar. Sudah ada banyak peraturan yang melindungi hak cipta, tidak perlu lagi Dekrit 72. Dekrit ini adalah pelanggaran bagi kebebasan menyatakan pendapat, dan tidak ada hubungannya dengan HAKI sama sekali,” ujarnya.
Dia menambahkan tidak mengharapkan pernyataan itu akan mengubah posisi pemerintah, tapi ia berharap hal tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dekrit itu, yang diumumkan pada Juli dan mulai berlaku bulan depan, mengamanatkan bahwa blog dan situs media sosial hanya boleh digunakan untuk berbagi informasi pribadi. Dekrit itu mengatakan pengguna "tidak diperbolehkan untuk mengutip, mengumpulkan atau meringkas informasi dari organisasi pers atau situs pemerintah."
Amerika, beberapa kelompok HAM dan raksasa teknologi seperti Google dan Facebook telah mengecam keputusan tersebut.
