Seperti dilaporkan wartawan VOA Anjana Pasricha dari New Delhi, pemblokiran situs-situs web itu memicu perdebatan tentang cara India mengatasi penyalahgunaan media sosial.
Para pejabat mengatakan situs-situs web yang diblokir itu memasang gambar dan video yang diedit dari korban gempa dan mengklaim mereka sebagai Muslim yang menjadi korban perselisihan etnis baru-baru ini di negarabagian Assam, India timur laut, dan Burma.
Sementara gambar itu popular di internet, muncul kabar angin akan ada serangan balasan terhadap buruh migran Hindu dari timur laut yang bekerja di bagian-bagian lain India. Pesan singkat atau SMS berisi kebencian memperingatkan akan adanya kekerasan, beredar luas. Khawatir akan keselamatan mereka, ribuan migran lari dari kota-kota di India pekan lalu untuk pulang ke Assam.
Terkejut oleh eksodus massal itu, pemerintah mengatakan, "persatuan dan integritas negara terancam".
Menurut Menteri Dalam Negeri Sushil Kumar Shinde, "unsur-unsur" tertentu menggunakan situs jejaring sosial untuk memancing sentimen masyarakat. Ditambahkan, sejumlah situs itu diunggah dari Pakistan.
Shinde mengatakan pemerintah telah mengumpulkan banyak bukti hasil penyelidikan, dari komunikasi Facebook atau SMS.
Para pejabat juga menyalahkan situs jejaring sosial seperti Twitter, Yahoo, dan Facebook karena tidak menyaring isi yang dilarang.
Pakar-pakar internet mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya menyalahkan tapi juga belajar mengatasi penyalahgunaan media sosial pada skala besar seperti terjadi pekan lalu. Sekitar 100 juta orang di India menggunakan internet - jumlah terbesar ketiga pengguna internet di dunia. Sekitar 700 juta orang di India memiliki ponsel.
Pakar hukum internet, pengacara Pawan Duggal mengatakan ini pertama kali teknologi internet dan ponsel digunakan untuk menghasut ketakutan dalam masyarakat.
"India harus menyadari perlunya menempatkan keamanan internet sebagai prioritas nomor satu negara ini. Sayangnya, India bahkan tidak punya kebijakan keamanan internet. Negara ini tidak punya rencana aksi, apabila keadaan darurat seperti itu terjadi lagi. India perlu punya pasukan khusus internet," kata Duggal.
Pemerintah terlibat perselisihan dengan perusahaan-perusahaan web seperti Google dan Facebook selama beberapa bulan dan meminta mereka agar merancang kerangka kerja sukarela supaya materi ofensif tidak masuk situs web. India secara rutin meminta perusahaan-perusahaan itu menghapus apa yang disebut "isi yang mengkhawatirkan".
Eksodus migran India timur laut dari kota-kota di India telah berkurang dalam beberapa hari terakhir, karena India telah memblokir pesan massal multimedia dan SMS. Kepanikan telah mereda setelah pemerintah berulangkali menjamin keselamatan rakyatnya.
Para pejabat mengatakan situs-situs web yang diblokir itu memasang gambar dan video yang diedit dari korban gempa dan mengklaim mereka sebagai Muslim yang menjadi korban perselisihan etnis baru-baru ini di negarabagian Assam, India timur laut, dan Burma.
Sementara gambar itu popular di internet, muncul kabar angin akan ada serangan balasan terhadap buruh migran Hindu dari timur laut yang bekerja di bagian-bagian lain India. Pesan singkat atau SMS berisi kebencian memperingatkan akan adanya kekerasan, beredar luas. Khawatir akan keselamatan mereka, ribuan migran lari dari kota-kota di India pekan lalu untuk pulang ke Assam.
Terkejut oleh eksodus massal itu, pemerintah mengatakan, "persatuan dan integritas negara terancam".
Menurut Menteri Dalam Negeri Sushil Kumar Shinde, "unsur-unsur" tertentu menggunakan situs jejaring sosial untuk memancing sentimen masyarakat. Ditambahkan, sejumlah situs itu diunggah dari Pakistan.
Shinde mengatakan pemerintah telah mengumpulkan banyak bukti hasil penyelidikan, dari komunikasi Facebook atau SMS.
Para pejabat juga menyalahkan situs jejaring sosial seperti Twitter, Yahoo, dan Facebook karena tidak menyaring isi yang dilarang.
Pakar-pakar internet mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya menyalahkan tapi juga belajar mengatasi penyalahgunaan media sosial pada skala besar seperti terjadi pekan lalu. Sekitar 100 juta orang di India menggunakan internet - jumlah terbesar ketiga pengguna internet di dunia. Sekitar 700 juta orang di India memiliki ponsel.
Pakar hukum internet, pengacara Pawan Duggal mengatakan ini pertama kali teknologi internet dan ponsel digunakan untuk menghasut ketakutan dalam masyarakat.
"India harus menyadari perlunya menempatkan keamanan internet sebagai prioritas nomor satu negara ini. Sayangnya, India bahkan tidak punya kebijakan keamanan internet. Negara ini tidak punya rencana aksi, apabila keadaan darurat seperti itu terjadi lagi. India perlu punya pasukan khusus internet," kata Duggal.
Pemerintah terlibat perselisihan dengan perusahaan-perusahaan web seperti Google dan Facebook selama beberapa bulan dan meminta mereka agar merancang kerangka kerja sukarela supaya materi ofensif tidak masuk situs web. India secara rutin meminta perusahaan-perusahaan itu menghapus apa yang disebut "isi yang mengkhawatirkan".
Eksodus migran India timur laut dari kota-kota di India telah berkurang dalam beberapa hari terakhir, karena India telah memblokir pesan massal multimedia dan SMS. Kepanikan telah mereda setelah pemerintah berulangkali menjamin keselamatan rakyatnya.
