Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum akan mengambil kebijakan perombakan menteri di dalam kabinet atau reshuffle. Hal ini dinyatakan untuk menepis kabar yang dimunculkan Indonesia Police Watch (IPW) yang menyatakan ada 18 menteri yang akan diganti.
Pihaknya, mengaku cukup terkejut dengan munculnya rilis yang dikeluarkan oleh IPW tersebut. Pasalnya semua jajaran di pemerintahan terutama para menteri-menteri sedang berkonsentrasi penuh dalam upaya menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian yang diakibatkan oleh Covid-19.
“Semuanya bekerja keras baik itu menterinya seluruh jajaran kabinet beserta birokrasi-birokrasi di bawahnya dan kita tahu semua juga kan dukungan luar biasa dari lembaga-lembaga negara yang lain termasuk DPR. Jadi tidak benar kita akan melakukan reshuffle. Pak presiden akan melakukan reshuffle besar-besaran itu tidak benar karena Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus, fokus bekerja fokus meneyelesaikan krisis,” ungkap Pratikno, di Jakarta, hari Sabtu (22/8).
Selain fokus untuk menghadapi pandemi, Jokowi, tambah Pratikno, juga sedang memerintahkan para menteri agar menjadikan momentum krisis ini untuk melakukan kemajuan di segala bidang. “Itu yang sudah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga karena saya juga mengonfirmasi perihal hal ini kepada beliau kemarin,” imbuhnya.
Para Menteri Diminta Tak Terpengaruh Isu Perombakan Kabinet
Dalam kesempatan ini, Pratikno mengimbau kepada para menteri-menteri yang namanya diisukan terkena reshuffle, untuk tetap fokus bekerja di tengah perebakan wabah virus corona ini, agar krisis ini bisa cepat berlalu.
“Jadi kepada rekan-rekan menteri yang diisukan akan direshuffle ya tolong untuk fokus kepada tugas masing-masing saling bersinergi, bahwa saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah dengan seluruh jajarannya dan seluruh komponen bangsa agar kita segera keluar dari krisis, krisis kesehatan segera selesai, krisis perekonomian segera selesai,” jelasnya.
Reshuffle Untuk Siapa, Untuk Apa?
Pengamat Politik UIN Jakarta Gun Gun Heriyanto kepada VOA mengatakan sudah saatnya Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri di kabinetnya setelah bekerja hampir satu tahun dan memutuskan apakah akan ada perombakan atau tidak dalam masa kepemimpinannya yang kedua. Hal ini menyangkut psikopolitis menteri-menteri yang namanya selalu mencuat dalam setiap isu pergantian menteri ini, ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan kalau pun nantinya Jokowi melakukan reshuffle harus didasarkan pada perbaikan kinerja para menteri.
“Kalau pertanyaannya untuk siapa, pasti selalu sirkulasi elite itu hanya sekedar tambal sulam, mengganti orang dengan kekuatan komposisi real politic dan itu kemudian orientasinya pada keseimbangan kekuatan politik," kata Gun Gun.
"Tetapi kalau reshuffle untuk apa, ya tentu peruntukkannya misalnya krisis, kemudian kalau ada beberapa menteri yang kinerjanya buruk sekali dalam evaluasi presiden yaitu di Finding Conclusion Recommendation-nya (FCR), Pak Presiden bisa dievaluasi untuk kemudian betul-betul indikatornya kinerja dan untuk memberbaiki kinerja maka harus dilakukan perombakan line up di kabinet,” lanjutnya.
Reshuffle Pada Masa Pandemi Beresiko Tinggi
Gun Gun mengingatkan, perombakan kabinet di tengah pandemi beresiko tinggi, karena belum tentu menteri yang menggantikan kelak akan bisa bekerja dan berdaptasi dengan cepat terhadap sistem birokrasi di pemerintahan.
Menurutnya, kalau Jokowi melakukan reshuffle hanya untuk menarik partai politik masuk ke dalam koalisinya akan sangat mempengaruhi kredibilitasnya sebagai seorang Presiden di mata publik. Berdasarkan pengamatannya, reshuffle yang dilakukan Jokowi tidak berbeda jauh dengan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jangan kemudian mengambil resiko mengganti orang yang hanya karena ingin memasukkan politik akomodasi, misalnya ada partai yang mau diwadahi, karena beberapa partai sudah mulai merapat, PAN misalnya,” tambahnya.
Isu Reshuffle Kabinet Terus Muncul
Indonesia Police Watch (IPW) mengklaim pihaknya mendapatkan informasi bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap 18 menteri, setelah pergantian Panglima TNI. Ketua Presidium IPW Neta S. Pane menyebutkan setidaknya ada 11 anggota kabinet yang akan bergeser dan diganti. PDI-P ditengarai akan mendapat tambahan pos menteri.
"Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021. Demikian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber," ujar Neta S Pane dalam siaran pers, Kamis (20/8/2020)
Adapun menteri yang akan di reshuffle, menurut versi IPW, adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpora Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menaker Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Mensos Juliari P Batubara.
Lalu, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Kepala Bulog Budi Waseso. [gi/em]
