Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada fasilitas sarana pelayanan kesehatan, untuk memastikan tidak ada vaksin palsu yang beredar di Jawa Timur.
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ansarul Fahrudda, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hanya vaksin legal yang beredar di Jawa Timur. Ansarul juga menegaskan bahwa vaksin yang diberikan oleh pemerintah dalam program imunisasi merupakan vaksin asli.
“Hasilnya 100 persen vaksin yang ada di layanan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi itu jelas, bukan vaksin ilegal. Lalu vaksin yang digunakan oleh pemerintah di Program Imunisasi yang ada posyandu, puskesmas, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang kerjasama dengan pemerintah selama pendistribusian vaksin, itu semua vaksin dari program nasional itu asli,” ujar Ansarul Fahrudda.
Keberadaan vaksin palsu yang sempat dikabarkan beredar termasuk di wilayah Jawa Timur, sejauh ini tidak ditemukan setelah dilakukan uji laboratorium, terhadap sample di sejumlah fasilitas kesehatan yang diperiksa.
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan di 27 sarana pelayanan kesehatan, sejak merebaknya pemberitaan mengenai vaksin palsu. Bagus Kusuma Dewa memastikan, tidak menemukan vaksin palsu dari hasil uji yang telah dilakukan.
“Begitu kasus ini mencuat ya, kita kan langsung turun ke lapangan, kita lakukan sampling terhadap produk dan samplenya itu kita kirim ke pusat, ke Pusat Pengujian Obat dan Makanan di Badan POM Pusat. Dan hasil ujinya pun sudah dilaporkan ke Satgas, namun sejauh ini memang belum ditemukan bahwa ada indikasi vaksin palsu yang ditemukan di Jawa Timur,” ujar I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa.
BPOM Surabaya memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran vaksin di Jawa Timur sudah sangat ketat, termasuk pengawasan pada distributor resmi dan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan layanan vaksin. Pengendalian dan pengawasan vaksin ini diperlukan karena vaksin memerlukan perlakuan khusus.
Meski belum menemukan vaksin palsu beredar di wilayah Jawa Timur, Bagus Kusuma Dewa memastikan terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara lebih intensif, agar vaksin palsu tidak sampai masuk melalui jalur ilegal.
“Sesuai dengan tugas pokok fungsi kami kan mengawasi peredaran itu. Kita mencegah mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran dari sarana ilegal tadi, yang tentunya tidak berijin, bukan distributor resmi kan seperti itu, masuk ke peredaran yang resmi. Itulah yang kita telusuri berdasarkan, tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri oleh Badan POM, tapi bekerjasama terus dengan Dinas Kesehatan,” imbuh I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa.
Ansarul Fahrudda menambahkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan masuknya vaksin palsu ke wilayah Jawa Timur melalu jalur ilegal, sehingga semua pihak diminta mewaspadai keberadaan vaksin dari sumber yang tidak jelas atau tidak resmi. Ansarul menegaskan akan menindaklanjuti semua laporan dan melakukan pemeriksaan, terkait keberadaan vaksin yang diduga palsu.
“Kita ingin mengidentifikasi apakah ada vaksin-vaksin yang diberikan oleh layanan tersebut itu berasal dari yang tidak jelas, sumber yang tidak jelas, artinya ini vaksin kalau dari pemerintah sudah jelas, kalau ada vaksin beli sendiri tapi fakturnya ada itu jelas, tapi kalau ada vaksin disediakan di suatu fasilitas layanan lalu tidak ada faktur, tidak jelas, nah kita harus curiga itu untuk kita bawa untuk kita periksa,” imbuh Ansarul Fahrudda.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, meminta rumah sakit serta pihak terkait untuk memastikan tidak ada vaksin palsu yang diberikan kepada masyarakat, karena hal ini terkait dengan nyawa manusia. Sanksi tegas akan diberikan bila didapati ada yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu di Jawa Timur.
“Kita ingin rumah sakit-rumah sakit kita, kita sudah menghimbau ya lewat asosiasi rumah sakit itu untuk memastikan bahwa proses pembelian obat-obatan itu melalui proses yang benar, ini menyangkut nyawa orang, ini menyangkut sesuatu yang masuk kepada tubuh pasien. Jadi harus dipastikan betul obat ini benar, obat ini memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan,” ujar Wagub Jawa Timur Saifullah Yusuf.
