Jepang mengancam akan menghentikan dananya bagi UNESCO, setelah badan kebudayaan PBB itu setuju untuk menerima dokumen-dokumen terkait pembantaian tahun 1937 yang dilakukan pasukan kolonial Jepang di kota Nanjing, China.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga hari Senin (12/10) mengatakan, keputusan UNESCO menerima dokumen-dokumen dari Beijing untuk dimasukkan daftar dokumentasi sejarah dunia Memory of the World itu “bermasalah,” mengingat Tokyo dan Beijing memiliki pandangan yang bertentangan mengenai masalah tersebut.
Suga mengatakan Jepang menginginkan “keadilan dan keterbukaan” dalam program UNESCO untuk mencegah badan ini digunakan untuk tujuan politik. Ia mengatakan pemerintah sedang meninjau kembali seluruh dukungannya bagi UNESCO, termasuk dukungan finansial.
Kementerian Luar Negeri menyatakan Jepang menyumbang sekitar 31 juta dolar untuk UNESCO pada tahun 2014, atau hampir 11 persen dari total anggaran Jepang untuk PBB. [uh]
