Menteri-menteri pemerintahan transisi Suriah mendesak Amerika untuk mencabut sanksi-sanksinya terhadap negara itu. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan pertama mereka ke Qatar pada hari Minggu (5/1) sejak penggulingan presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sementara Suriah Asaad al-Shaibani, Menteri Pertahanan Murhaf Abu Qasra, dan Kepala Intelijen Anas Khattab. Perdana Menteri Al-Thani “menegaskan kembali posisi Qatar dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan Suriah,” tambah pernyataan itu.
Sebelumnya, seorang diplomat Suriah dan seorang pejabat Qatar mengkonfirmasi kepada AFP bahwa Shaibani telah tiba pada hari Minggu pagi untuk melakukan pertemuan di Qatar, yang menjadi pangkalan militer terbesar AS di wilayah itu. Tidak seperti negara-negara Arab lainnya, Qatar tidak pernah memulihkan hubungan diplomatik dengan Suriah di bawah pemerintahan Assad, yang digulingkan oleh serangan pemberontak selama 11 hari yang menyapu kota-kota besar dan ibu kota Damaskus bulan Desember lalu.
Setelah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Shaibani kembali menyerukan pencabutan sanksi AS terhadap Suriah. Menteri luar negeri sementara itu menyebut sanksi AS sebagai "penghalang dan hambatan bagi pemulihan yang cepat" dan mengatakan kepada media lokal bahwa pemerintahnya "memperbarui permintaan kami agar Amerika mencabut sanksi-sanksi ini".
Qatar pada akhir Desember juga menyerukan agar sanksi terhadap Suriah segera dicabut.
Dunia Menunggu Kinerja Pemerintah Transisi Suriah
Komunitas internasional tidak terburu-buru untuk mencabut pembatasan ekonomi di Suriah dan masih menunggu untuk melihat bagaimana pemerintah baru akan menjalankan kekuasaan mereka. Shaibani menambahkan Suriah akan “menikmati hubungan yang sangat baik dengan wilayah tersebut,” tidak seperti saat berada di bawah pemerintahan Assad.
Menlu Qatar Al-Khulaifi mengatakan pemerintahan baru Suriah telah menyajikan “peta jalan yang jelas di negara berpenduduk 23,2 juta jiwa itu dalam waktu dekat, dan langkah-langkah yang akan diambil oleh kepemimpinan dan administrasi politik di Suriah”.
Konflik di Suriah meletus pada tahun 2011 setelah Assad secara brutal menindak protes demokrasi yang damai. Hal ini berubah menjadi perang multi-cabang di mana Qatar selama bertahun-tahun menjadi pendukung utama pemberontakan bersenjata.
Dalam pernyataannya di X, Shaibani pada hari Jumat mengatakan dia akan mengunjungi Qatar, Uni Emirat Arab dan Yordania dalam beberapa hari mendatang.
“Kami menantikan kunjungan-kunjungan ini berkontribusi dalam mendukung stabilitas, keamanan, pemulihan ekonomi dan membangun kemitraan yang baik,” tulis Menlu.
Qatar adalah negara kedua, setelah Turki, yang membuka kembali kedutaan besarnya di ibu kota Suriah setelah penggulingan Assad. [em/jm]
Forum