Jepang dan Uni Eropa, Kamis (12/5), menyatakan sepakat untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia.
Pernyataan tersebut dikeluarkan usai pertemuan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Tokyo.
Kishida mengatakan pada konferensi pers bersama bahwa Jepang mendukung sanksi keras terhadap Rusia dan memberi dukungan memadai untuk Ukraina karena perang itu mengguncang fondasi tatanan dunia tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia.
“Keamanan di Eropa dan Indo-Pasifik tidak dapat dipisahkan,'' kata Kishida.
Pertemuan pemimpin Jepang dan pemimpin Uni Eropa itu sebetulnya tidak hanya untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak perang itu di Indo-Pasifik, melainkan juga untuk memperkuat kemitraan mereka di tengah meningkatnya keagresifan China di kawasan itu.
Para pemimpin Uni Eropa mengatakan mereka ingin mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar di kawasan Indo-Pasifik, dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang termasuk transformasi digital, energi terbarukan, dan iklim.
“Indo-Pasifik adalah kawasan yang berkembang pesat. Kawasan ini juga diliputi ketegangan. Lihat saja situasi di Laut China Timur dan Selatan atau ancaman konstan dari Korea Utara,'' kata von der Leyen pada konferensi pers, mengacu pada meningkatnya ketegangan yang dipicu oleh tindakan maritim Beijing yang semakin tegas serta ancaman misil dan nuklir Pyongyang.
''Kami ingin mengemban tanggung jawab lebih banyak di kawasan yang sangat vital bagi kemakmuran kami,'' katanya.
Von der Leyen menambahkan bahwa perang brutal Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh dan ambisi China yang semakin besar.
Ada kekhawatiran yang kian berkembang di Tokyo bahwa perang di Ukraina mungkin membuat China berani mengambil tindakan militer yang lebih tegas di Laut China Timur dan Selatan, di mana klaim teritorial Beijing yang luas tumpang tindih dengan klaim negara-negara tetangganya yang lebih kecil.
Jepang telah membekukan aset para pemimpin Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, pejabat pemerintah dan miliarder yang dekat dengannya serta bank-bank utama. Itu juga membatasi perdagangan dan mengumumkan keputusan untuk menghentikan impor batu bara dan minyak mentah dari Rusia. [ab/uh]
