Bentrokan antara aparat keamanan dengan ribuan orang massa demonstran di depan Istana Merdeka Jakarta, membuat Presiden Joko Widodo Jumat (4/11) malam menjelang dini hari segera meluncur dari Istana Bogor ke Istana Jakarta dan langsung menggelar rapat koordinasi mendadak dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Panglima TNI dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Istana Merdeka malam ini menyatakan seluruh kekacauan yang terjadi di Jakarta sepanjang Jumat hingga Sabtu dini hari telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik.
"Kita menyesalkan kejadian ba’da (sholat) Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," ujar Jokowi.
Sebelum kejadian bentrok demontran dengan aparat keamanan Presiden menjelaskan dirinya telah memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk bertemu perwakilan demonstran yang diwakili oleh Bachtiar Natsir Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.
"Sebelumnya saya perintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesneg, Menteri Agama, Kapolri dan Panglima TNI. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan," tambah Jokowi.
Dalam pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan demonstran yang di wakili oleh Bachtiar Nasir di kantor Wakil Presiden Jakarta, Jusuf Kalla menjelaskan telah dicapai kesepakatan di antaranya proses hukum terhadap Ahok akan berlangsung dalam dua minggu ini.
"Dalam hal soal saudara Ahok, kita akan tegakkan dan laksanakan dengan hukum tegas dan cepat. Dan oleh pak Kapolri dijanjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan aturan tapi dengan hukum yang tegas," kata Kalla.
Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto usai pertemuan itu meminta agar demonstran segera membubarkan diri pada jam 18.00 sesuai dengan undang-undang.
Soal demonstrasi kita kembalikan kepada undang-undang yang berlaku. Pukul 18.00 WIB nanti kita harapkan mereka kembali ya ke tempat masing-masing. Jadi memang undang-undang begitu.
Pemerintah melalui Menteri Agama Lukman Hamin Syaifuddin pada Senin (31/10) telah mensinyalir adanya kepentingan politik dalam aksi demontrasi 4 November.
"Karena ada pihak-pihak yang kemudian ingin memanfaatkan ini untuk mengusik atau merongrong NKRI. Ini yang harus diwaspadai betul. Bahkan juga harus mewaspadai adanya pihak ketiga yang berupaya membiayai demo-demo seperti ini," tutur Lukman.
Aparat kepolisian dengan dibantu pihak TNI membubarkan ribuan orang massa demonstran yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta Jum’at (4/11) malam.
Massa demonstran yang terdiri dari berbagai kelompok organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) di blokade aparat kepolisian di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara, dibubarkan oleh aparat polisi dan TNI dengan menggunakan gas air mata dan tembakan peluru hampa. Sementara massa demonstran melempari aparat Polri dan TNI dengan batu dan kayu.
Meski terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan massa demonstran, namun Presiden Joko Widodo mengucapkan apresiasi kepada ulama, kyai dan habib yang memimpin umatnya dalam aksi demonstrasi 4 November. Presiden juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh aparat keamanan dalam melakukan pengamanan di Jakarta dan sekitarnya. [aw/al]
