Dalam kampanyenya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa koalisi parpol yang mendukungnnya adalah koalisi tanpa syarat.
Jokowi baru-baru ini mengumumkan postur kabinet pemerintahannya. Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik. Keputusan ini dinilai sejumlah pihak sangat tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa koalisi parpol yang mendukungnya adalah koalisi tanpa syarat.
Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan bahwa pemberian jatah 16 kursi menteri untuk partai politik pendukungnya bukanlah sebuah praktek bagi-bagi kursi kekuasaan untuk partai politik pendukungnya atau sebagai bentuk kompromi.
Menurutnya praktek yang dinamakan transaksional bagi-bagi kursi menteri dilakukan sebelum pemilihan presiden dimulai, sedangkan ia baru mengkalkulasikan 16 kursi menteri untuk partai politik dan 18 kursi untuk profesional non partai, baru diputuskan setelah menang pemilihan presiden.
Jokowi merasa perlu merangkul kekuatan partai politik di parlemen terutama yang mendukungnya ketika pilpres 2014 agar program-program prioritasnya dapat berjalan. Dia juga memastikan tidak ada pihak yang bisa mengintevensi ketika memilih menteri dari partai politik.
Jokowi menjelaskan, "Bukan langkah kompromistis kan lebih banyak profesionalnya.Kementerian-kementerian mana yang diberikan kepada profesional itu yang menurut saya paling penting. 34 kementerian itu kan bukan harga mati."
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Gun Gun Heryanto menilai 16 kursi menteri yang berasal dari partai politik yang disiapkan Jokowi terlalu besar.
Gun Gun menyatakan kondisi ini mengecawakan masyarakat karena publik menduga jatah menteri partai politik jauh lebih sedikit karena Jokowi pernah menyatakan koalisi partai politik yang mendukunganya adalah koalisi tanpa syarat.
Jika memang itu sudah keputusan Jokowi kata Gun Gun, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus benar-benar bisa memilih dan menempatkan seseorang yang tepat sebagai menteri.
Hal yang sama juga diungkapkan Pengamat Politik dari Center for Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi. Dia mengatakan Jokowi-JK harus selektif dalam memilih kabinetnya.
"(Jokowi harus memilih) Orang yang bekerja tanpa pamrih. Tidak pernah memikirkan kepentingan-kepentingan politik lain-lain sebagaimana orang partai yang hanya dicalonkan oleh partainya," ujar Kristiadi.
Di postur kabinetnya nanti, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan mengubah beberapa nama kementerian. Hingga saat ini sudah ada dua nama kementerian yang akan diganti namanya yaitu Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Pangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan berubah nama menjadi Kementerian Maritim.
