Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo berencana melakukan sejumlah penghematan pada pemerintahannya nanti, mulai dari penghapusan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian, mengganti mobil dinas operasional para menteri hingga biaya rapat.
Untuk gaji menteri, Jokowi sudah memastikan tidak akan ada kenaikan gaji menteri di kabinetnya.
Jokowi mencontohkan anggaran rapat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 senilai Rp 18 trilliun terlalu berlebihan. Menurutnya, mengeluarkan setengah anggaran dari jumlah tersebut untuk rapat sudah sangat cukup.
"Contohnya perjalanan dinas itu berapa trilliun, itu separuhnya sudah cukup. Separuhnya lebih dari cukup," ujarnya, Sabtu (13/9).
Anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 15,5 trilliun, sementara menurut Jokowi kabinetnya cukup mengeluarkan anggaran sekitar Rp7,75 trilliun.
Dari dua penghematan itu saja, lanjutnya, pemerintahannya dapat menghemat anggaran sebesar Rp 16,75 trilliun pada awal pemerintahannya. Anggaran tersebut kata Jokowi dapat digunakan program untuk rakyat.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia Adjie Al Farabi menyambut baik rencana Jokowi melakukan penghematan anggaran. Menurutnya, penghematan tersebut memang perlu dilakukan agar pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla mendapatkan anggaran yang nantinya dapat mendukung program mereka.
"Apa yang dilakukan Pak Jokowi tentang upaya melakukan penghematan terhadap pos-pos APBN yang dianggap kurang efektif dan kurang berdampak langsung ke masyarakat, itu berdampak positif. Dan ini sesuai janji beliau akan melakukan penghematan untuk bisa menambah dana untuk program-program yang bersifat langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah jika pemerintahannya dikatakan telah melakukan pemborosan.
Presiden juga mengatakan mendukung rencana penghematan yang dilakukan kabinet jokowi-JK.
"Presiden dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya. Pada tahun-tahun tertentu bahkan dilakukan pemotongan anggaran amat sering kita kembalikan anggaran. Penghematan sehingga tidak menyulitkan pemerintahan yang akan datang," ujarnya.
