Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini menyatakan ada pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga pemerintahan khususnya terkait soal perjalanan dinas pegawai. Presentase diperkirakan mencapai 40 persen dari total anggaran perjalanan dinas setahun sekitar Rp18 triliiunan.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mendesak presiden terpilih Joko Widodo mengatasi pemborosan ini. Menurutnya perspektif atau pemahaman pejabat dan pegawai di kementerian bahwa anggaran harus bisa diserap seoptimal mungkin itu harus diubah.
Pemahaman seperti ini lanjutnya menyebabkan pemborosan di mana anggaran yang ada di kementerian harus dihabiskan.
Dia mengatakan pemborosan anggaran di kementerian juga disebabkan kurangnya pengawasan. Hingga saat ini DPR tambahnya tidak pernah tahu pengawasan terhadap anggaran di kementerian yang dilakukan pemerintah.
Pemerintahan Jokowi lanjutnya harus bisa melakukan pengawasan anggaran di kementerian secara menyeluruh.
Arif Wibowo menjelaskan, "Untuk aparat pemerintahan sendiri memang perlu diawasi secara ketat dan intensif dan oleh institusi apapun namanya yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Faktanya sekarang setiap kementerian/lembaga memiliki irjen sendiri atau pengawasan internal itu dan kemudian ada lagi yang namanya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) itu pun tergantung permintaan jadi kalau BPKP tidak dilibatkan maka kemudian pengawasannya cukup di lembaga kementerian itu."
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas mengungkapkan presiden Jokowi nantinya harus mewajibkan kepada kementerian dan lembaga untuk mempublikasikan anggarannya mulai dari perencanaan penggunaan anggaran hingga implementasinya, sehingga publik bisa mengawasi.
Firdaus Ilyas mengatakan penghematan terhadap pos-pos kementerian juga harus dilakukan.
"Tidak hanya melihat anggaran dalam konteks anggaran yang berimbang, misalnya kalau anggaran 2 milliar harus dibelanjakan sebesar Rp2 milliar. Bagaimana kalau kita bisa melakukan penghematan dan kemudian itu semacam model silva atau model apapun namanya sehingga untuk tahun ke depan kita bisa cukup baik dan positif sehingga program-program kesejahteraan, investasi publik bisa berjalan," ujar Firdaus.
Sementara, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri mengatakan ada tiga modus pemborosan anggaran dengan indikasi manipulasi untuk pengumpulan dana taktis yaitu secara fiktif, nonfiktif dan penggelembungan biaya.
Hasan menyatakan perilaku pemborosan anggaran sangat dekat dengan praktek manipulasi. Dia mencontohkan modus pemborosan dengan cara fiktif dilakukan dengan cara memalsukan tiket pesawat atau kartu naik pesawat. Tiket dan kartu naik pesawat palsu diperoleh dari biro atau agen perjalanan.
Menurut Hasan, pemborosan anggaran di kementerian harus segera diatasi. BPK pun lanjutnya juga serius dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi manipulasi anggaran di kementerian.
"Karena kami sudah online oleh seluruh angkasa pura seluruh wilayah dan beberapa maskapai penerbangan yang besar maka otomatis bisa kami cek nanti dan itu pasti akan ketahuan," kata Hasan Bisri.
Pemborosan anggaran di semua kementerian dan lembaga pemerintahan bukan hanya soal perjalanan dinas pegawai tetapi juga terkait rapat di Kementerian.
Sebelumnya Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan memangkas penggunaan anggaran negara dengan mengajak melakukan rapat di kantor-kantor kementerian ketimbang melaksanakan di hotel-hotel.
Rapat-rapat kementerian dan lembaga itu membutuhkan uang sekitar trilliunan rupiah setahun.
