Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kamis (27/11) sore, di Istana Negara, Jakarta. Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan keduanya dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Djadmiko.
Djatmiko membacakan pernyataan, "Presiden Republik Indonesia memutuskan, menetapkan, mengangkat saudara Franky Sibarani Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Memutuskan mengangkat saudara Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada 27 November 2014. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo."
Selain melantik Kepala BKPM dan BNP2TKI, Presiden Jokowi juga melantik tujuh orang Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Sofian Effendi sebagai ketua merangkap anggota, Irham Dilmy sebagai wakil ketua merangkap anggota, Waluyo sebagai anggota, I Made Suwandi sebagai anggota, Nuraida Mokhsen sebagai anggota, Tasdik Kinanto sebagai anggota dan Prijono Tjiptoherijanto sebagai anggota. Presiden Jokowi, memimpin pembacaan sumpah pelantikan para pejabat baru ini.
Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah, "Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tau atau patut dapat mengira bahwa ia akan mempunyai hal-hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang atau golongan."
Franky Sibarani sebelumnya adalah Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit kepada VOA melihat Franky Sibarani telah berpengalaman dan mengerti seluk beluk investasi dan problematika dari para investor.
"BKPM ini kan menyangkut masalah koordinasi untuk investasi. Saya kira pak Franky ini berdasarkan pengalaman dia berkecimpung di Apindo dan asosiasi, dia paham betul apa yang menjadi problem daripada investor. Tentu ini jadi modal buat dia supaya melakukan terobosan-terobosan. Karena menurut saya investasi ini sangat penting. Kalau kita mau suistance pembangunan 7% itu paling tidak harus ada penciptaan lapangan kerja 3 juta orang secara kontinyu per tahun. Atau 15 juta orang selama 5 tahun perode Jokowi – JK," papar Anton.
Anton berharap Franky Sibarani harus melakukan pendekatan langsung kepada kepala pemimpin daerah untuk memastikan komitmen memajukan iklim investasi di Indonesia.
"Pendekatan secara personal kepada Gubernur dan Bupati dan kita tinggalkan daerah yang bandel dan tidak mau maju," tambahnya.
Anton juga memastikan, BKPM kedepannya tidak hanya mengurus perijinan investasi tapi juga mengelola investasi yang masuk agar tetap bertahan di Indonesia.
"Kita (Apindo) akan bersama-sama dengan BKPM memberikan support agar BKPM itu bukan saja lembaga perijinan tetapi lembaga tempat orang itu mengadu ada masalah di mana. Agar cepat ditangani masalahnya. Lalu mempromosikan daerah itu," kata Anton selanjutnya.
Usai dilantik, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, di bawah kepemimpinannya BNP2TKI akan membuat sebuah sistem deteksi dini guna memperkuat fungsi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia.
Nusron mengatakan, "Selama ini kita sering tergopoh-gopoh, baru kaget kalau ada TKI bermasalah. Padahal masalah itu bisa dideteksi jauh-jauh hari."
Menurutnya, sistem deteksi dini tersebut bisa digunakan untuk memantau perkembangan nasib TKI dari hari ke hari secara cepat.
