Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah kembali memperpanjang PPKM per level mulai 7 September hingga 13 September 2021. Ia mengatakan, meskipun berbagai indikator penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air semakin membaik, kebijakan pengetatan tetap diperlukan guna mencegah kenaikan kasus virus corona di kemudian hari.
“Seiring dengan kondisi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi prokes dalam penggunaan PeduliLindungi yang terus berjalan ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dari periode 7 September-13 September ini,” ungkap Luhut dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (6/9).
Perpanjangan itu disertai sejumlah pelonggaran, termasuk waktu makan di tempat atau dine in di restoran yang ada di pusat perbelanjaan atau mal menjadi 60 menit dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata yang wilayahnya menerapkan PPKM level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implemetasi aplikasi PeduliLindungi. Kabupaten/kota yang termasuk ke dalam PPKM level 2 diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diberbolehkan dibuka. Wilayah Bali, kata Luhut, juga akan melakukan uji coba pembukaan mal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Luhut menjelaskan, per 5 September hanya tersisa 11 kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang termasuk pada kategori PPKM level 4 dari sebelumnya 25 kabupaten/kota. Selain itu, PPKM level 2 juga meningkat menjadi 43 kabupaten/kota dari sebelumnya yang hanya 27 kabupaten/kota.
“Yogyakarta berhasil turun ke level 3, sementara Bali kami perkirakan butuh waktu satu minggu untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi. Dan saya sudah komunikasi dengan Gubernur Bali untuk kita ramai-ramai mengatasi masalah ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akan senantiasa melakukan perlindungan data pribadi masyarakat pengguna aplikasi PeduliLindungi. Menurutnya, platform tersebut berguna dalam penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat .
“Per 5 September kemarin total masyarakat yang melakukan skrining dengan penggunaan PeduliLindungi di beberapa sektor publik, seperti pusat perbelanjaan, industri, olah raga dan lain-lain telah mencapai hampir 21 juta orang," kata Luhut.
Dari total tersebut, lanjutnya, terdapat 761 ribu orang, yang masuk kategori merah. Artinya tidak diperkenankan masuk melakukan aktivitas di tempat publik oleh sistem. Selain itu terdapat juga 1.603 orang dengan status positif dan memiliki kontak erat yang mencoba melakukan aktivitas publik.
"Ke depan pemerintah akan menindak orang yang masuk ke dalam kriteria hitam PeduliLindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dengan membawa mereka ke tempat isolasi terpusat,” tegasnya.
COVID-19 di Luar Jawa dan Bali
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berbeda dengan Jawa dan Bali, penerapan PPKM per level di luar Jawa dan Bali akan diberlakukan selama dua pekan untuk kemudian dievaluasi.
“Pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan (PPKM per level luar Jawa-Bali) 7-20 September,” ungkap Airlangga.
Ia menjelaskan dari 155.516 kasus aktif COVID-19 secara nasional, sebanyak 60 persen berasal dari kasus virus corona di luar Jawa dan Bali. Meski begitu, telah terjadi tren penurunan kasus aktif COVID-19 di antaranya di Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Dengan begitu, di luar Jawa dan Bali berdasarkan level kabupaten/kota hingga saat ini terdapat 23 kabupaten/kota yang masuk pada level 4, sebanyak 314 kabupaten/kota pada level 3, dan 49 kabupaten/kota pada level 2.
“Jumlah provinsi penurunan level telah terjadi. Semula masih ada tujuh provinsi, dan saat ini yang level 4, tinggal di dua provinsi, yaitu di Kalimantan Timur dan Kaltara," katanya.
Secara khusus Presiden Joko Widodo, ujar Airlangga, menginstruksikan agar dilakukan akselerasi vaksinasi COVID-19 di wilayah yang akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Lima wilayah tersebut adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Merauke dan Kabupaten Keerom yang sampai saat ini capaian vaksinasinya sedikit lebih tinggi dari tingkat nasional.
“Bapak Presiden meminta akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama dan juga diberikan prioritas pada lima kabupaten kota di tempat akan diselenggarakannya PON. Di mana untuk itu Dinkes TNI-Polri perlu dikerahkan,” jelasnya.
Lewati Puncak Kasus
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan Indonesia telah melewati masa puncak kasus konfirmasi positif, kasus perawatan di rumah sakit, dan kasus kematian di rumah sakit dalam beberapa waktu lalu. Hal ini, katanya, membawa angin segar bagi penanggulangan pandemi di Tanah Air, mengingat beberapa negara sahabat masih mengalami kenaikan kasus sampai detik ini.
“Saat ini di negara-negara tetangga, eskalasi itu masih terjadi. Di Malaysia, Filipina, dan Vietnam sedangkan di kita mulai menurun. Apa yang perlu kita tindaklanjuti dari peristiwa ini adalah bahwa menurunnya kasus yang ada di tempat kita bukan membuat kita terlena. Seperti pesan Bapak Presiden, akan tetapi saatnya kita melakukan penguatan terhadap ketahanan medis,” ungkap Dante.
Selain di wilayah Asia, kenaikan kasus juga terjadi di wilayah Amerika Serikat, Inggris dan Israel padahal cakupan vaksinasi COVID-19 sudah di atas 50 persen. Kenaikan tersebut, katanya, terjadi akibat masyarakatnya abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Peristiwa ini, ujar Dante, mengingatkan semua pihak bahwa vaksinasi bukanlah satu-satunya alat untuk mengendalikan pandemi COVID-19.
Dari berbagai macam strategi penanganan yang perlu dilanjutkan, menurutnya, yang paling penting adalah tes epidemiologi. Selain itu pelacakan rasio kontak erat dan percepatan vaksinasi pada saat Indonesia sudah melalui masa-masa sulit.
"Eskalasinya kemarin sudah semakin tinggi dan sekarang semakin baik. Karena itu implementasi PPKM di level 1-4 tentu harus tetap dilakukan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi protokol kesehatan terus harus dilakukan,” jelas Dante.
Jika dilihat dari sisi tingkat positivity rate, Indonesia secara nasional sudah berada pada level 6,95 persen. Namun angka tersebut belum bisa memenuhi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang mengharuskan berada di posisi lima persen.
Maka dari itu, tegasnya, strategi 3T, terutama tracing di seluruh daerah. harus ditingkatkan. Sampai saat ini kemampuan rata-rata tracing nasional sudah mencapai 7,98. Pihaknya pun menargetkan angka tersebut menjadi sepuluh dalam beberapa waktu ke depan, sehingga positivity rate bisa semakin menurun.
Varian Baru Mu
Seiring dengan tingkat penularan yang terus terjadi dan semakin lamanya pandemi ini berlangsung, maka virus corona akan terus bermutasi. Setelah varian baru Delta yang mematikan, kini muncul mutasi baru yang bernama varian Mu. Varian ini pertama kali ditemukan di Kolombia. Pemerintah pun akan bersiaga untuk terus melakukan pelacakan dengan menggunakan whole genom sequencing (WGS) agar dapat mendeteksi varian Mu tersebut.
“Secara labolatorium (varian Mu) itu mempunyai resistensi terhadap kondisi vaksin, tapi dalam konteks labolatorium bukan dalam konteks epidemiologis," katanya.
Namun, menurut Dante, penyebaran varian Mu tidak sehebat penularan dari varian Delta.
"Kita sudah melakukan WGS terhadap 7.000-an orang di seluruh Indonesia, dan belum terdeteksi varian Mu. Mudah-mudahan varian Mu ini akan abortif seperti juga varian Lamda beberapa waktu yang lalu di Peru,” pungkasnya. [gi/ab/ah]
