Presiden Joko Widodo menargetkan 70 juta masyarakat Indonesia sudah mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 pada Juli mendatang.
“Kita ingin nanti di bulan Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk kita harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya akan keliatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang,” ungkap Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/4).
Lanjutnya, ia mengingatkan kepala daerah untuk tetap memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terpapar virus, seperti tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan para lansia. Kemudian masyarakat yang bekerja di tempat yang memiliki interaksi sosial yang tinggi.
Selain vaksinasi, Jokowi juga mengklaim kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro berdampak pada menurunnya angka kasus aktif harian COVID-19.
Ia menjelaskan, pada Januari lalu kasus aktif harian COVID-19 bisa mencapai di angka 15 ribuan. Namun, katanya, sudah dua minggu terakhir angka kasus aktif harian hanya bertambah di kisaran 6.000 saja. Maka dari itu, ia mengintruksikan kepada para kepala daerah untuk terus memaksimalkan kebijakan PPKM Mikro guna menekan penyebaran wabah virus corona di seluruh wilayah di Indonesia.
Jokowi mengatakan, PPKM mikro dilakukan untuk menemukan kasus-kasus baru dan mengisolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar luas.
“Jadi sampai kita ini me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten. Karena di satu kabupaten mungkin yang kasusnya hanya terjadi di sebuah desa atau dua desa. Ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas lagi,” katanya.
Jokowi kembali berpesan agar masyarakat tidak lalai menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dia juga meminta agar persediaan obat bagi para pasien yang membutuhkan pengobatan selalu dipastikan ketersediannya.
Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia hingga akhir 2021. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Rabu (14/4), warga yang sudah divaksinasi, jumlahnya baru mencapai 10,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 5,5 juta orang yang sudah mendapat dua dosis vaksin.
Target Pemerintah Terlalu Ambisius
Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan target Presiden terlalu ambisius. Pasalnya, sebelum ada embargo vaksin COVID-19, kemungkinan untuk mendapatkan vaksin sudah cukup sulit karena jumlah vaksin yang masih sangat terbatas. Lanjutnya, rate vaccination COVID-19 di Indonesia sendiri masih belum ideal, yaitu masih di bawah tiga persen dari total populasi.
“Apalagi kalau kita lihat saat ini populasi yang targetnya harus kita capai ini masih minim sekali, yaitu lansia, masih di delapan persen, itu pun suntikan pertama, kalau suntikan keduanya lebih kecil lagi. Ini saja sudah menunjukkan bahwa banyak tantangan dalam mewujudkan program vaksinasi,” ujar Dicky kepada VOA.
Dicky mengingatkan pemerintah, bahwa program vaksinasi tidak akan pernah bisa jadi andalan dalam penyelesaian sebuah pandemi. Vaksinasi harus menjadi bagian dari pengendalian pandemi yang mendukung strategi utama, yakni “3T” (testing, tracing, treatment) disertai dengan isolasi atau karantina yang baik.
“Ini yang harus kita perkuat. Faktanya , belum kuat. Jangankan optimum, memadai saja belum. Ini yang menjadi PR pemerintah pusat dan daerah, sehingga apapun nanti kendala, atau hambatan yang dikaitkan dengan vaksinasi tidak terlalu siginfikan,” katanya.
Ia membandingkan Indonesia dengan Australia, tempatnya bermukim saat ini. Dijelaskannya, laju vaksinasi di negara tersebut saat ini masih lambat. Namun, hal ini tidak menjadi masalah karena strategi “3T” dan isolasi serta karantinanya berjalan dengan sangat ketat. Hal tersebut berdampak pada jumlah kasus yang sangat rendah, bahkan test positivity ratenya di bawah satu persen.
“Nah itu kunci, sehingga aktivitas apapun berjalan relatif normal, tentu dengan pembatasan, tapi aman, risiko paparan kecil, di tengah ancaman varian baru,” paparnya.
Jika Indonesia hanya fokus pada vaksinasi, kata Dicky, kasus kesakitan maupun kematian akan terus meningkat. Yang lebih mengkhawatirkan, ujarnya, di Indonesia peningkatan itu tidak terdeteksi karena rendanya 3T.
Dicky mengatakan pemerintah perlu memahami secara komprehensif data-data yang ada karena tren penurunan kasus tidak bisa diartikan memang benar terjadi penurunan. Pasalnya, testing dan tracing di Indonesia masih sangat rendah.
Ditambah lagi, berdasarkan riset tiga tahun terakhir, 80 persen dari penduduk Indonesia lebih memilih mengobati sendiri ketika sakit. Proporsi itu, kata Dicky, akan makin meningkat di tengah stigma COVID-19 dan faktor lain
“Jadi konteks pemahaman dari tren penurunan kasus di Indonesia di tengah global yang meningkat ini, ini satu hal yang harus dicermati sangat serius,” pungkasnya. [gi/ft]
