Spanyol mengadakan rapat darurat kabinet hari Sabtu (21/10) untuk menangani krisis politik yang disebabkan oleh upaya pemisahan diri dari daerah semi-otonom Catalonia.
Pemerintah Spanyol, Kamis (19/10) berencana melucuti otonomi Catalonia setelah pemimpin daerah itu bertekad akan melanjutkan langkah-langkah menuju kemerdekaan.
Kantor Perdana Menteri Mariano Rajoy telah menyatakan rapat kabinet hari Sabtu (21/10) itu direncanakan untuk mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi Spanyol, yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mencabut sebagian atau seluruh otonomi Catalonia. Partai-partai oposisi telah setuju mendukung pemerintah pusat mengambil alih pemerintahan atas Catalonia.
Pemimpin Catalonia Carles Puidgemont telah menyatakan parlemen Catalonia akan melanjutkan rencana melakukan pemungutan suara mengenai kemerdekaan jika pemerintah Spanyol tidak terlibat dalam dialog dan melanjutkan ancaman untuk melucuti otonomi kawasan tersebut. Rajoy menetapkan tenggat Kamis pagi lalu bagi Puidgemont untuk mengklarifikasi apakah ia benar-benar telah mendeklarasikan kemerdekaan setelah referendum awal bulan ini.
Puidgemont mengeluarkan deklarasi kemerdekaan simbolis dalam pidato pekan lalu, tetapi mengatakan ia menangguhkan langkah-langkah resmi apapun agar dapat berdialog dengan pemerintah di Madrid. Ia menyampaikan sikap terbarunya dalam sepucuk surat hari Kamis, beberapa waktu sebelum tenggat berakhir.
Pada pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pekan ini, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan blok itu mengamati situasi di Spanyol dengan cermat.
Presiden Perancis Emmanuel Macron menyerukan diskusi mengenai krisis dan menunjukkan solidaritasnya dengan pemerintah Spanyol pada KTT Uni Eropa. Tetapi sejumlah pemimpin dan pejabat Uni Eropa menolak menambahkan ini ke dalam agenda pembahasan, dengan mengatakan ketegangan di sana merupakan urusan dalam negeri Spanyol.
Para pemilih di Catalonia memutuskan mendukung kemerdekaan pada referendum 1 Oktober, tetapi kurang dari separuh pemilih terdaftar yang memberikan suara sementara para penentang memboikot proses tersebut. Pemerintah Rajoy menyebut referendum itu ilegal. [uh]
