Kabut asap yang menyelimuti sebagian Sumatera dan Kalimantan akibat pembakaran lahan dan hutan semakin parah. Meskipun Presiden Joko Widodo sejak pekan lalu telah memerintahkan pemadaman dan penegakan aspek hukum untuk mengatasi masalah ini, tetapi kabut asap di kedua pulau itu makin meluas.
Beberapa warga di Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah yang dihubungi VOA melalui telepon mengatakan jarak pandang di kota ini berkisar antara 10 hingga 20 meter saja. Di beberapa bagian lain kota itu bahkan kurang dari 10 meter. Hal ini kerap menimbulkan kecelakaan lalulintas.
“Jarak pandang di sini bervariasi. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter, tetapi ada juga yang kurang dari 10 meter. Walhasil kerap terjadi kecelakaan. Beberapa kali kami mendengar kabar dari mulut ke mulut, ibu ini kecelakaan atau anak si itu ditabrak. Tapi belum ada tindakan berarti dari aparat. Kami – warga – yang harus berhati-hati jika terpaksa berkendara atau beraktifitas di luar rumah,” ujar Yosef.
Sejumlah sekolah akhirnya terpaksa meliburkan seluruh kegiatan sekolah mulai hari Rabu ini.
“Tadinya masih beraktifitas seperti biasa, tetapi kabut asap makin lama makin tebal sehingga akhirnya sekolah dipulangkan hari Rabu ini. Besok juga kabarnya akan tetap diliburkan. Ada yang diliburkan dua hari, ada pula yang satu minggu. Yang pasti sangat mengganggu. Pembagian masker juga digiatkan kembali oleh Dinas Kesehatan meskipun sudah dimulai sejak pertengahan Agustus lalu ketika kabut asap baru mulai terjadi,” kata Aldi Nanda.
Lebih jauh warga mengatakan meski mereka tahu bahwa konsentrasi penanganan kabut asap kini hanya pada upaya memadamkan api, belum ada tanda-tanda adanya proses pemadaman kebakaran melalui udara sebagaimana yang disampaikan mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Muarif pekan lalu.
“Menurut pemantauan saya dan beberapa warga lain memang dalam beberapa hari ini belum ada helikopter yang beredar di langit kota Pangkalan Bun. Mungkin waktu operasinya yang belum sampai kesini karena memang titik api tidak saja terjadi di Waringin Barat tetapi juga di tempat lain. Tetapi saya tahu untuk sementara ini konsentrasinya masih pada pemadaman titik api, yang dilakukan oleh pemkab sendiri dibantu TNI-POLRI dan sejumlah sukarelawan yang lumayan banyak terlibat. Kalau tindakan hukum belum ada. Pemkab Waringin Barat memang sudah menyampaikan himbauan dan peringatan bagi mereka yang melakukan pembakaran hutan dan lahan akan ditindak secara hukum. Ada yang sempat diproses secara hukum tapi sampai sejauh mana saya tidak tahu,” tambah Aldi.
Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Jakarta Jumat lalu (9/4) menyatakan akan memprioritaskan empat tindakan dalam mengatasi krisis kabut asap ini. Pertama – melakukan pemadaman api dengan pembuatan hujan buatan dan water-bombing, kedua – penegakan hukum, yaitu mengejar para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Presiden telah memerintahkan Kapolri bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri untuk menuntaskan hal ini.
Ketiga, dengan membuka posko-posko kesehatan di wilayah yang terkena dampak kabut asap, dan keempat – meningkatkan sosialisasi pentingnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya aksi pembakaran hutan dan lahan, serta dampaknya bagi kesehatan.
