Kamboja mengatakan uang bantuan dari Australia bukanlah faktor dalam mengambil keputusan untuk menerima para pencari suaka yang saat ini tinggal di pusat penahanan di Pulau Nauru.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan VOA Khmer di New York, Minggu malam (28/9), Menteri Luar Negeri Hor Namhong mengatakan sudah waktunya Kamboja berkontribusi dalam masalah pengungsi.
"Ketika Kamboja berperang selama hampir 30 tahun, terutama di bawah rezime Khmer Merah, ada warga Kamboja yang melarikan diri ke banyak negara, misalnya AS. Sepanjang pengetahuan saya ada sekitar 30.000 warga Kamboja yang hidup di AS," ujarnya.
"Dan (banyak juga yang hidup) di Perancis, Uni Eropa, Australia dan Kanada. Jadi pemerintah Kamboja, terutama Perdana Menteri Hun Sen, paham sudah waktunya Kamboja menunjukkan pada dunia bahwa kami siap menampung pengungsi dalam kapasitas kemanusiaan."
Ia mengatakan pemerintah di Phnom Penh menampung pengungsi karena ingin menolong, bukan karena jutaan dolar dana bantuan yang dijanjikan Australia.
Namhong menambahkan bahwa pemerintah telah berbicara dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, sebelum sepakat menerima pengungsi tersebut.
Namun kepala UNHCR António Guterres bulan ini menunjukkan keprihatinan mendalam atas kesepakatan tersebut, dengan mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa perjanjian tersebut mengkhawatirkan karena meninggalkan norma-norma internasional.
Para pejabat Kamboja mengatakan Senin bahwa kelompok pertama pencari suaka dari Nauru akan tiba paling awal akhir tahun ini, tinggal di Phnom Penh untuk sementara setidaknya setahun.
Long Visalou, sekretaris Kementerian Luar Negeri Kamboja, mengatakan para pengungsi akan tinggal di ibukota hanya untuk sementara.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa mereka akan tinggal di luar Phnom Penh," ujarnya, sambil menambahkan bahwa ibukota telah terlalu padat penduduknya dan para pengungsi perlu lahan dan pekerjaan.
Visalou mengatakan Australia akan menyediakan pendanaan untuk pelatihan lapangan kerja, pelajaran bahasa Khmer dan perawatan kesehatan dalam lima tahun pertama, selain membangun wilayah relokasi tempat mereka dapat tinggal. Ia tidak menyebutkan jumlah spesifik pengungsi.
Kamboja dan Australia menandatangani persetujuan pemukiman itu Jumat, dengan perincian yang belum jelas. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengkritik perjanjian itu sebagai kebijakan buruk dari Australia dan situasi yang buruk bagi pengungsi, yang akan tiba di sebuah negara berkembang di mana sumber-sumber dayanya terbatas.
