Indonesia tahun depan akan kembali menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 wilayah, mulai pemilihan gubernur, wali kota, hingga bupati. Seperti biasa, kontestasi politik ini dapat memicu kerawanan sosial dan keamanan.
Karena itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi terjadi konflik sebelum, saat, dan sehabis pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Kepada wartawan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan diperkirakan ada tiga daerah rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar tahun depan, yakni Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Namun, lanjut dia, itu baru berdasarkan penilaian saat ini dan bisa saja berubah dalam beberapa bulan mendatang.
Tito menambahkan Polri sudah melaksanakan apel dengan seluruh kepala satuan wilayah kepolisian di Indonesia selama tiga hari untuk melakukan persiapan-persiapan pengamanan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 2018.
"Keberhasilan satu pilkada, pengamanannya, perintah dari Bapak Presiden (Joko Widodo) pada saat apel (kepala satuan wilayah) kemarin, Polri harus netral. Itu garis bawahi," kata Tito.
Tito mengakui supaya polisi bisa melakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya, Polri mesti bekerja sama dengan beragam pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak dini. Tito juga mengimbau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk bertindak adil dan netral dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Lebih lanjut Tito mengimbau partai-partai peserta dan pasangan calon kepala daerah agar siap menang sekaligus siap menerima kekalahan.
Tito mengatakan, untuk pengamanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, Polri akan menjalin hubungan yang solid dengan beragam instansi keamanan, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Polri juga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh dalam rangka menciptakan situasi kondusif sebelum, saat pelaksanaan, dan seusai pemilihan kepala daerah.
Lebih lanjut Tito menyerukan supaya media baik konvensional maupun media sosial untuk tidak memanas-manasi suasana.
"Terjadi kontestasi politik pasti akan membuat situasi menjadi hangat, politik dan keamanan. Tapi tidak boleh panas sampai mengorbankan terjadinya konflik, mengorbankan jiwa, harta benda, dan lain-lain, apalagi perpecahan. Jadi menghangat jangan sampai panas apalagi terbakar," kata Tito.
Anggota komisi hukum DPR Erma Suryani Ranik membenarkan daerah pemilihannya, Kalimantan Barat, memang rawan timbul konflik saat pemilihan kepala daerah tahun depan.
"Karena Kalimantan Barat ini punya sejarah konflik antar etnis yang panjang sekali. Saya ingin apa yang terjadi di Kalimantan Barat ini menjadi catatan penting bagi teman-teman di kepolisian untuk tidak terlibat dalam politik praktis, untuk tidak ada kesan Polri menjadi alat politik bagi pihak-pihak tertentu," kata Erma.
Erma memperingatkan apabila Polri tidak bisa berperan sebagai pengaman dan bertindak netral dalam pemilihan kepala daerah, terutama di Kalimantan Barat, hal itu bisa memicu meletupnya konflik sosial dan keamanan.
Tito sudah mengultimatum seluruh bawahannya agar mengambil langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2018. Dia mengancam akan mengevaluasi dan bahkan mencopot kepala satuan kepolisian wilayah, seperti kapolda dan kapolres, yang tidak melaksanakan arahan yang telah diberikan.
Pemilihan kepala daerah serentak tahun depan meliputi pemilihan gubernur di 17 provinsi, pemilihan 39 wali kota, dan dan pemilihan bupati di 115 kabupaten. [fw/uh]
