Raja Malaysia telah menetapkan situasi darurat sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kenaikan infeksi virus corona.
Istana Selasa mengumumkan bahwa Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengeluarkan dekrit itu setelah bertemu PM Muhyiddin Yassin. Raja Abdullah telah menolak permintaan PM Muhyiddin pada Oktober lalu untuk mengeluarkan perintah serupa terkait pandemi Covid-19.
Perintah darurat itu menangguhkan parlemen hingga 1 Agustus dan memberi pemerintah PM Muhyidin kewenangan yang luas untuk menetapkan undang-undang.
Dalam pidato yang ditayangkan televisi, Muhyiddin berusaha meyakinkan bangsa bahwa situasi darurat “bukanlah suatu kudeta militer” dan bahwa tidak akan ada jam malam diberlakukan selama periode itu. Ia telah mengeluarkan perintah PSBB dua pekan untuk ibu kota, Kuala Lumpur, dan lima negara bagian di sekitarnya pada hari Senin (11/1), sementara jumlah kasus Covid-19 bertambah menjadi lebih dari 138 ribu, termasuk 555 kematian, dengan jumlah kasus baru setiap hari naik lebih dari 2.000 dalam pekan-pekan belakangan ini.
Situasi darurat itu juga memberi kelonggaran sementara bagi perdana menteri yang terpojok itu dari seruan yang kian berkembang di parlemen untuk menyelenggarakan pemilihan khusus. Muhyiddin menjadi perdana menteri sejak Februari lalu, sewaktu ia dipilih oleh Raja Abdullah setelah PM ketika itu, Mahathir Mohamad, mendadak mengundurkan diri dan pemerintahannya runtuh.
Koalisi berkuasa pimpinan Muhyidin yang terpecah secara politik telah membuat cengkeraman kekuasaannya goyah. Organisasi Nasional Melayu Bersatu, partai terbesar di koalisi, telah mengancam akan menarik dukungan dari perdana menteri. Pemimpin oposisi kawakan Anwar Ibrahim bertemu dengan raja pada September lalu dan mengatakan ia menyerahkan nama 120 anggota dari parlemen yang beranggotakan 222 orang, yang siap untuk membelot dari koalisi pimpinan Muhyiddin. [uh/ab]
