Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah kembali mengetatkan kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan menetapkan status level 3 PPKM pada wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Jogjakarta, Bali, dan Bandung Raya.
“Berdasarkan level assestment saat ini kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Jogyakarta, Bali, Bandung Raya, akan ke level (PPKM) 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus, tapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat,” ungkap Luhut dalam telekonferensi pers usai Ratas Evaluasi PPKM dengan Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (7/2).
Pemerintah, kata Luhut, melakukan beberapa penyesuaian aturan dalam PPKM level 3 tersebut mengingat karakter varian omicron yang berbeda dengan delta. Kebijakan pengetatan kali ini, menurutnya, lebih difokuskan untuk melindungi kelompok rawan seperti lansia, yang memiliki comorbid, serta bagi masyarakat yang belum divaksinasi.
Adapun penyesuaian dalam level 3 PPKM tersebut di antaranya, industri yang berorientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100 persen, pusat perbelanjaan seperti supermarket, mall, pasar dapat beroperasi hingga pukul 20.00 atau 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung maksimal 60 persen.
Peraturan yang sama juga berlaku bagi warteg atau pedagang kaki lima, dan café beserta restoran. Adapun pengunjung anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus melampirkan bukti minimal sudah mendapatkan dosis pertama vaksinasi COVID-19 untuk bisa mengunjungi tempat-tempat di atas. Bioskop, tempat ibadah, fasilitas umum dan kegiatan seni budaya masih boleh beroperasi dengan kapasitas terbatas.
“Ini semua akan kita terus lihat minggu ini. Kalau minggu ini bagus, minggu depan bisa dilonggarkan, karena kami terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi terganggu, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kalau kita semua disiplin, bahu membahu, tidak saling menyalahkan, mestinya tidak terlalu banyak masalah,” jelasnya.
Risiko Kematian Kelompok Rawan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, setidaknya sampai saat ini sudah ada tiga provinsi yang jumlah kasus kumulatifnya melebihi puncak kasus pada gelombang delta. Ketiga provinsi tersebut, ujarnya adalah DKI Jakarta yang jumlah kasusnya mencapai 15.800 di mana puncak tertinggi pada varian delta 14.600; kemudian Banten yang saat ini sudah mencapai 4.800, dari sebelumnya paling tinggi tercatat 3.900 kasus; dan Bali yang sudah menyentuh level 2.000 kasus dibandingkan dengan puncak kasus delta yang mencapai 1.900.
Meski begitu, Budi menjelaskan, angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) bagi pasien COVID-19 di tiga provinsi tersebut masih berkisar 30-50 persen.
“Jadi yang saya ingin sampaikan, tidak usah panik kalau melihat jumlah kasusnya naik tinggi. Karena memang yang lebih penting yaitu yang masuk RS dan wafat jauh lebih rendah dan masih bisa terkendali. Jadi penting sekali publik memahami bahwa jumlah kasus akan naik tinggi. Di negara-negara lain bisa 2-3 kali lipat delta. Yang penting kita bisa menjalankan terus prokes, agar yang masuk ke RS dan kemudian yang wafat itu di bawah rata-rata,” ungkap Budi.
Budi menjelaskan, angka BOR saat ini mencapai 18.966 dari kapasitas total tempat tidur rumah sakit nasional yang mencapai 400 ribu. Dari angka tersebut, pemerintah setidaknya mengalokasikan 120 ribu tempat tidur untuk pasien COVID-19.
Dari jumlah pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di rumah sakit, 15.955 sudah terkonfirmasi positif corona. Sisanya masih merupakan kasus probable. Selain itu, sekitar 10 ribu pasien masuk kategori orang tanpa gejala (OTG) dan memiliki gejala ringan. Ke depannya pemerintah akan memasukkan pasien OTG dan gejala ringan ke tempat isolasi terpusat (isoter) yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Dalam kesempatan ini, Budi juga melaporkan setidaknya 356 kematian akibat COVID-19 sejak 21 Januari 2022. Dari jumlah tersebut, 69 persen belum divaksinasi lengkap atau belum divaksinasi sama sekali, kemudian 42 persen memiliki comorbid, dan lansia tercatat 44 persen.
“Kemudian dari 58 orang yang masih dirawat di rumah sakit dengan kondisi berat dan kritis menggunakan ventilator, itu 60 persen belum vaksin lengkap, atau belum divaksin sama sekali. Jadi penting sekali disampaikan yuk masyarakat yang belum divaksin terutama lansia itu harus segera divaksin dan yang belum dua kali cepat segera divaksin. karena ini penting sekali untuk bisa melindungi mereka,” jelas Budi.
Untuk memaksimalkan perawatan kepada pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan OTG, pemerintah akan memperluas layanan telemedicine ke Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Jogjakarta, Malang Raya, dan Denpasar.
“Sekali lagi jangan panik tapi juga jangan jumawa, tetap waspada, kalau sedang naik di kota kita, kurangi mobilitas, stay aja di rumah, InsyaAllah nanti di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi,” tegasnya.
Kasus COVID-19 Luar Jawa dan Bali
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kenaikan kasus corona juga terjadi di luar Jawa dan Bali. Ia menjelaskan angka reproduksi efektif di sejumlah provinsi seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara dan Sulawesi rata-rata sudah menyetuh level di atas satu.
Sampai saat ini, ujar Airlangga, kasus aktif corona sudah mencapai 13.424 atau tujuh persen dari nasional. Angka BOR yang paling tinggi tercatat ada di Sulawesi Tenggara (15 persen), Sumatera Selatan (11 persen), Lampung (11 persen), Kalimantan Selatan (10 persen), dan Bengkulu (10 persen).
“Kalau kita lihat dari segi arahan Bapak Presiden perlu percepatan untuk vaksinasi, baik dosis 1 dan 2. Memang di luar Jawa dan Bali yang sudah di atas 70 persen untuk dosis keduanya baru Kepri 85,6 persen, dan Kalimantan Timur 71,2 persen, Bangka Belitung 68,3 persen, dan Kalimantan Utara 65,9 persen. Sisanya di bawah 60 persen. Oleh karena itu dosis kedua menjadi penting terutama untuk kelompok lansia dan comorbid. Selanjutnya, tentu vaksinasi ketiga perlu diakselerasi agar tidak terjadi akibat daripada omicron yang berpindah dari Jawa ke luar Jawa,” jelas Airlangga.
Omicron Tidak Bisa Dianggap Ringan
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengungkapkan angka kematian merupakan penanda keparahan suatu wabah atau pandemi. Selain itu, menurutnya, adanya kematian juga adalah indikator terlambatnya pengendalian pandemi yang dilakukan oleh pemerintah.
Adanya angka kematian ini, kata Dicky, juga menandakan bahwa varian omicron bukanlah varian yang lemah, apalagi dampaknya bagi kelompok rentan yang bisa berakibat fatal.
“Jangan mudah menganggap “oh kematian kita cuma segini, sementara (kematian) negara Amerika ribuan, kita lebih baik”. Enggak serta merta bisa seperti itu karena di balik perbandingan itu ada kualitas sistem pelaporan. Ini yang artinya lagi pesan pentingnya kita tidak boleh puas diri, karena di balik itu selalu kalau bicara Indonesia dan negara berkembang lain, itu akan selalu ada fenomena puncak gunung es,” ungkap Dicky kepada VOA.
Dicky menjelaskan sejak awal pandemi hingga saat ini kualitas pelaporan pemerintah mengenai data masih tidak memadai. Artinya, angka infeksi dan kematian dalam masyarakat diprediksi 10 kali lipat lebih banyak dari yang sudah dilaporkan oleh pemerintah saat ini. Dicky mengingatkan pentingnya memperkuat strategi deteksi dini seperti 3T, penegakan prokes 5M, dan akselerasi vaksinasi terutama kepada kelompok rentan.
“Bukan berarti omicron ini adalah lemah, lemah ini harus dikoreksi. Omicron dikesankan mild itu karena cakupan vaksinasi pada orang yang divaksinasi, tapi bukan berarti kita membiarkan ini orang terinfeksi, atau membiarkan dirinya terinfeksi karena berbahaya untuk dirinya karena bisa mengalami kerusakan organ. Lalu, dia akan menjadi tempat si virus ini bermutasi, melahirkan varian baru, atau menjadi perantara bagi orang lain di sekitar yang bisa jadi ada kelompok rawan,” pungkasnya. [gi/ka]
