Kasus pengkhianatan jarang terjadi di Rusia dulu, hanya segelintir kasus setiap tahunnya. Akan tetapi, kasus pengkhianatan itu, bersama dengan tuntutan spionase, telah meningkat tajam sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.
Penindakan semacam itu tidak hanya menimpa warga negara Rusia, tetapi juga warga negara asing, terlepas dari pandangan politik mereka. Korbannya termasuk kritikus Kremlin, jurnalis independen, hingga ilmuwan veteran yang bekerja bersama negara-negara yang dianggap Moskow bersahabat.
Kasus-kasus itu bermula dari meningkatnya penindakan terhadap suara oposisi yang mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Mereka diselidiki hampir secara eksklusif oleh Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia yang berkuasa, dengan tuduhan dan bukti terperinci yang tidak selalu diungkap.
Para terdakwa biasanya ditahan di Penjara Lefortovo yang terkenal kejam sampai mereka disidangkan, di mana mereka hampir selalu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara yang lama.
Pada 2022, Putin mendesak badan keamanan itu untuk “menekan dengan keras tindakan badan intelijen asing, segera mengidentifikasi pengkhianat, mata-mata dan penyabotase.”
Departemen Pertama, sebuah kelompok hak-hak asasi manusia (HAM) yang memiliki spesialisasi dalam penuntutan semacam itu dan mengambil namanya dari divisi yang ada di FSB, mencatat lebih dari 100 kasus pengkhianatan yang diketahui pada 2023, kata pengacara Evgeny Smirnov kepada kantor berita Associated Press. Dia menambahkan, mungkin ada 100 lagi yang tidak diketahui.
Kasus-kasus pengkhianatan mulai meningkat setelah 2014, ketika Rusia mencaplok secara ilegal Krimea dari Ukraina, mendukung pemberontakan separatis di bagian timur negara itu, dan berselisih dengan Barat untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin.
Dua tahun sebelumnya, definisi hukum pengkhianatan, alias makar, diperluas hingga mencakup pemberian “bantuan” yang tidak jelas definisinya kepada negara atau organisasi asing, yang secara efektif membuat siapa pun yang melakukan kontak dengan orang asing dapat dituntut.
Langkah itu menyusul unjuk rasa anti-pemerintah besar-besaran pada tahun 2011-2012 di Moskow, yang menurut klaim pejabat Kremlin dihasut oleh negara-negara Barat. Perubahan undang-undang tersebut dikritik keras oleh para pembela HAM, termasuk mereka yang berada di tubuh Dewan HAM Kepresidenan. [rd/lt]
Forum