Perancis dan Jerman sejak lama merupakan pihak yang paling membela kebijakan perjalanan tanpa-dokumen di dalam zona perjalanan Schengen yang mencakup 26 negara Eropa. Tetapi kini kedua negara itu menyerukan perubahan kebijakan tersebut guna mengatasi peningkatan jumlah warga Eropa yang meninggalkan negara mereka untuk berjihad di Irak dan Suriah.
Perancis dan Jerman bukan satu-satunya negara yang bergulat mengatasi persoalan warga negara mereka yang bertempur dalam perang di luar negeri.
Bulan Januari 2015 Inggris – yang tidak termasuk dalam zona Schengen – diperkirakan akan mengumumkan aturan penyitaan dan pembatalan paspor warga negara Inggris yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata. Warga Inggris yang pergi dan bertempur di luar negeri akan dilarang kembali, dan mereka dinyatakan sebagai orang yang tidak punya kewarganegaraan.
Menurut Perdana Menteri Inggris David Cameron, ada “tidak ada pilihan lain untuk mengatasi hal ini,” dengan adanya warga negara asing yang ikut memanas-manasi konflik di Timur Tengah itu.
Warga Barat yang masuk dalam jajaran kelompok-kelompok radikal dan bertempur di Suriah dan Irak diumpamakan sebagai bom waktu. Bulan Mei lalu, salah seorang diantara mereka – warga Perancis keturunan Aljazair Mehdi Nemmouche – melakukan penembakan secara membabibuta di sebuah museum Yahudi di Brussels, Belgia, dan menewaskan empat orang. Nemmouche adalah sukarelawan Barat pertama yang bertempur dengan militan ISIS di Suriah dan melakukan serangan di Eropa.
Insiden itu meningkatkan peringatan bahwa ketika sukarelawan jihad asing ini kembali ke tanah air mereka, akan lebih banyak lagi yang melakukan serangan, dan membuka babak baru perang jangka panjang antara dunia Barat dan kelompok jihad tersebut. Negara-negara Eropa berjuang mengatasi masalah ini dengan beberapa strategi, seperti saling tukar informasi intelijen dan mengawasi penduduk Muslim setempat.
Bahkan sebelum terjadinya penembakan di Brussels itu, sudah memuncak kecemasan atas kemungkinan terjadinya imbas balik terhadap negara-negara Barat, ketika sedikitnya tiga ribu dari 15 ribu pejuang asing di Timur Tengah kembali ke tanah air mereka.“Kita seharusnya tidak meremehkan ancaman” terhadap negara-negara Barat itu, kata mantan agen FBI Martin Reardon.
Menurut ilmuwan Chams Eddine Zaougui dan Pieter Van Ostaeyen, para pejuang Barat yang telah berada di Suriah tampaknya tidak akan melakukan serangan di tanah air mereka sendiri. Dalam tulisannya di suratkabat the New York Times, kedua ilmuwan itu mengatakan para pejuang terdorong melawan “rejim yang melakukan penyiksaan besar-besaran, serangan bom-bom gentong dan serangan senjata kimia” yang dilakukan Presiden Suriah Bashar Al Assad.
Beberapa analis lain tidak menyepakati argumen itu.
Penelitian yang dilakukan Thomas Hegghammer – Direktur Penelitian tentang Teroris di Norwegian Defense Research Establishment – mendapati bahwa antara tahun 1990 hingga 2010, satu dari sembilan pejuang Barat yang pergi dan berjihad di luar negeri – terutama di Afghanistan dan negara-negara Balkan – kemudian menjadi teroris domestik. Beberapa analis penasaran apakah jumlah itu akan lebih tinggi pada pejuang asing yang telah bertempur di Irak dan Suriah, karena mereka tampaknya lebih radikal dibanding generasi sebelumnya.
Kekhawatiran Amerika akan terjadinya imbas balik itu bertambah ketika pada bulan Mei lalu, seorang warga kelahiran Florida Moner Mohammad Abusalha menjadi pejuang Amerika pertama di Suriah yang melakukan serangan bunuh diri terhadap pasukan pemerintah Suriah. Abusalha yang berusia 22 tahun meledakkan bom di dalam truk di kota Idlib – Suriah barat laut.
Bagi badan-badan intelijen di seluruh negara Barat, aspek yang paling mengkhawatirkan dari arus pejuang asing ke Irak dan Suriah adalah kenyataan bahwa sebagian besar warga ini “tidak dikenal” sebelumnya dan nama-nama mereka tidak pernah muncul dalam daftar pengintaian inteljen.
Tantangan untuk mengetahui warga mana yang sudah pergi berjihad jauh lebih sulit bagi negara-negara kecil di Eropa. Mereka memiliki sumber daya intelijen yang lebih sedikit dan jangkauan pengintaian yang lebih sempit – ujar para analis.
Jumlah pejuang Muslim asing dari Eropa di Suriah belum pernah sebesar ini sebelumnya, dan jauh lebih sedikit yang pergi ke Afghanistan. Tidak seorang pun mengetahui jumlah pastinya. Perancis – yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Eropa yaitu sekitar lima juta orang – tampaknya memiliki jumlah pejuang asing terbesar di Suriah. Sekitar 700 remaja Muslim Perancis diperkirakan telah bertempur di Suriah. Pejabat-pejabat Inggris mengatakan sedikitnya 500 warga Inggris juga telah pergi berjihad. Tetapi jumlah itu bisa jadi jauh lebih tinggi.
Laporan yang dikeluarkan Kelompok Soufan – perusahaan konsultan keamanan di Amerika – memperkirakan “tiga ribu pejuang dari negara-negara Barat telah pergi ke Suriah untuk bertempur bersama kelompok-kelompok pemberontak yang didominasi ekstrimis Islamis”. Tetapi laporan itu dikeluarkan bulan Mei lalu dan sejak pengumuman terbentuknya kekhalifahan oleh pemimpin Negara Islam Abu Bakar Al Baghdadi – terjadi penyesuaian peningkatan jumlah pejuang asing yang menuju ke medan tempur itu.
Di seluruh Eropa telah terjadi serangkaian pertemuan antar-negara pada tingkat menteri dan pejabat senior intelijen untuk mengkoordinasikan strategi-strategi kontra-teroris. Fokusnya adalah pada saling bagi informasi intelijen dan kebijakan apa yang harus diambil pada warga yang kembali dari medan tempur – apakah mereka harus ditangkap dan diadili karena ikut bertempur dalam perang di luar negeri, atau tidak. Apakah pemenjaraan mereka kelak akan menjadikan mereka lebih radikal dan semakin bertekad menyerang Barat atau tidak?. Atau sebaiknya mengharuskan mereka melalui mengikuti program de-radikalisasi?
Peneliti senior pada International Center for the Study of Radicalization di Inggris – Shiraz Maher – mengatakan ketika menangani warga yang diketahui telah direkrut untuk bertempur di luar negeri atau mereka yang baru kembali, pemerintahan suatu negara seharusnya tidak mengandalkan hanya semata-mata pada pemberian hukuman. “Penelitian menunjukkan, hanya sebagian kecil pejuang asing terlibat kegiatan teroris di dalam negeri.” Intervensi atau tindakan deradikalisasi – dan bukan hukuman – adalah alat yang lebih tepat untuk mengurangi resiko.
Tetapi Shiraz Maher setuju bahwa pemerintah seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk memberdayakan badan-badan keamanan supaya mampu “mencegah perjalanan para calon pejuang ini sebelum mereka meninggalkan negara tersebut”.
Inilah yang ingin dilakukan Perancis dan Jerman. Pemerintah Perancis dan Jerman ingin lebih banyak pemeriksaan di bandara-bandara yang ada di zona perjalanan Schengen dan menyerukan pembentukan pusat data penumpang Eropa yang up to date supaya badan-badan keamanan bisa melacak gerakan tersangka teroris. “Ini penting” ujar Menteri Dalam Negeri Perancis Bernard Cazeneuve kepada wartawan.
Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere mengatakan “tiga ribu pejuang telah meninggalkan Eropa untuk berjihad dan kita tidak ingin Eropa menjadi eksportir tindakan teror”.
