Dalam keterangan pers di Bina Graha, Jakarta, Kamis siang, Wakil Ketua Satgas Penanganan WNI di Mesir dan Libya, Marsekal Madya Sukirno, mengatakan pemerintah telah mengevakuasi 629 warga negara Indonesia dari Libya, sejak 26 Februari lalu.
Sama seperti dari Mesir, pemerintah menggunakan pesawat charter milik Garuda Indonesia, untuk menjemput ratusan warga di Tunisia, yang menjadi pintu keluar mereka dari Libya.
Kelompok terakhir, sebanyak 216 orang telah tiba di Jakarta, Kamis pagi, sekitar pukul empat dinihari WIB, dan langsung dibawa ke Asrama Haji, Pondok Gede. Menurut catatan KBRI Tripoli tanggal 8 Maret 2011, masih terdapat 123 warga Indonesia lainnya yang masih berada di Libya, yang terdiri dari TKI sektor informal dan staf KBRI.
“Saat ini KBRI terus melakukan komunikasi dengan WNI yang masih tinggal di Libya, sambil memantau perkembangan kondisi politik yang terjadi di Libya," ujar Marsekal Madya Sukirno.
Selain evakuasi yang dilakukan oleh KBRI Tripoli, KBRI Kairo, dan KBRI Tunisia, terdapat pula evakuasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan evakuasi mandiri yang dilakukan oleh warga Indonesia.
“Dalam proses evakuasi, pemerintah telah menetapkan Tunisia sebagai lokasi transit evakuasi WNI dari Libya. Hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain kondisi politik dan ekonomi Tunisia yang semakin aman dan kondusif; jarak yang dekat antara Tunisia dan Libya, kemudahan visa on arrival bagi warga asing di bandara Tunisia,” tambah Sukirno.
Selain itu, Tunisia juga memiliki penerbangan reguler dengan rute Tunisia-Tripoli, serta biaya charter pesawat yang lebih ekonomis dibandingkan dengan negara lain.
Sukirno mengakui masih ada beberapa warga Indonesia yang bertahan di Tripoli dan di sejumlah kota di Timur Tengah, yang menolak untuk dievakuasi. Beberapa mahasiswa Indonesia bahkan menjadi sukarelawan di tengah kondisi konflik. Pemerintah, kata Sukirno, akan tetap memantau situasi mereka.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan kepada VOA, semua negara akan mengambil langkah yang berhati-hati dalam menyikapi konflik di Libya. Ia juga menyebut Indonesia menentang langkah-langkah militer yang unilateral terhadap Libya.
“Itu tidak dapat dibenarkan. Dewan Keamanan PBB harus memberikan solusi sesuai hukum internasional. Saya kira banyak pihak yang hati-hati, termasuk Amerika Serikat," tambah Menteri Marty Natalegawa.
