Satu bulan setelah pertemuan Menteri Luar negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, muncul tiga berita yang menggambarkan upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel di belakang layar.
Dimulai dengan kabar Blinken mengangkat isu normalisasi dalam pembicaraannya dengan Retno. Kemudian surat kabar the Jerusalem Post menulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengadakan kerjasama pertanian dengan Israel untuk kepentingan ketahanan pangan. Lalu, Army Radio Senin lalu (17/1) melaporkan delegasi Indonesia melawat ke Israel untuk belajar menangani pandemi COVID-19.
Menanggapi maraknya berita normalisasi hubungan Indonesia dan Israel, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan tidak ada interaksi resmi antar pejabat dari kedua negara karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.
Dia mengakui adanya hubungan antar warga Indonesia dan Israel. Sebelum pandemi COVID-19 merebak di awal Maret 2020, banyak peziarah muslim dan non-muslim asal Indonesia mengunjungi situs-situs keagamaan dan bersejarah di wilayah Israel dan Palestina.
Namun Faizasyah menekankan tidak ada interaksi formal antara pemerintah Indonesia dan Israel.
"Kerjasama antar sektor swasta, bisnis, bisa saja terjadi dan itu mengikuti kaidah yang juga bukan ranah pemerintah. Oleh karena itu harap dibedakan hal-hal yang bersifat resmi antar pemerintah dan hubungan yang bersifat bisnis, hubungan antar rakyat yang memang bersifat di luar kendali pemerintah," kata Faizasyah.
Menurut Faizasyah, informasi yang beredar di media sangat tidak bisa dikonfirmasi. Dia juga merujuk bantahan dari juru bicara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ali Muhari dan juru bicara Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi mengenai berita kunjungan delegasi Indonesia ke Israel.
Secara prinsip, kata Faizasyah, posisi Indonesia dalam isu Palestina tidak berubah. Indonesia menegaskan penyelesaian damai sesuai hukum internasional berikut berbagai parameter yang sudah disepakati, dalam hal ini solusi dua negara di mana negara Palestina dan Israel hidup berdampingan.
Ditambahkannya, posisi Indonesia ini juga ditegaskan kembali dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Jakarta bulan lalu. Indonesia mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat.
Isu Potensi Normalisasi Hubungan Indonesia-Israel Menguat Ketika Muncul Isu China
Sementara Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menilai isu normalisasi dengan Israel ini merupakan upaya Indonesia untuk mendekatkan diri dengan Amerika dalam menghadapi Cina di Laut Cina Selatan.
"Salah satu upaya untuk mendekatkan diri dengan Amerika adalah punya kedekatan dengan Israel sehingga normalisasi itu menjadi salah satu usulan dari beberapa pihak. Saya kira berkaitan dengan pentingnya Indonesia itu untuk melakukan normalisasi itu," kata Yon.
Menurut Yon, pemerintah dapat menormalisasi hubungan dengan Israel jika mampu mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat. Kalau belum ada kepastian tentang isu tersebut maka butuh waktu lebih lama untuk menyamakan persepsi mengenai normalisasi.
Kalau memang pemerintah ingin menormalisasi hubungan dengan Israel harus disampaikan kepada masyarakat alasan kepentingannya supaya publik yang menilai. Bila dilakukan dan diputuskan secara rahasia maka akan berdampak panjang.
Di samping itu, agenda solusi dua negara harus dimasukkan dalam upaya normalisasi. Sebab hal ini bukan sekadar relasi Indonesia-Israel, isu Palestina sangat istimewa di kalangan masyarakat Indonesia. [fw/em]
