Lima hari setelah polisi moralitas Iran kembali ke jalan-jalan untuk menegakkan undang-undang wajib berjilbab, kepala polisi Iran menggambarkannya sebagai misi yang "bermaksud baik" dan "tidak dapat diubah".
Pada konferensi pers di provinsi Kerman, hari Kamis (20/7), kepala polisi Ahmad-Reza Radan menyebut "berurusan dengan perempuan yang tidak mengenakan penutup kepala" sebagai "tugas agama dan kewajiban hukum."
Sementara itu, hakim agung Iran meminta pengadilan untuk menugaskan "hakim khusus" untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pengetatan aturan pemakaian hijab.
Kehadiran polisi moralitas sebagian besar berhenti menyusul protes antipemerintah, yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, 22, dalam tahanan polisi tahun lalu. Amini ditahan oleh polisi moralitas Iran karena diduga mengenakan jilbabnya terlalu longgar.
Bahkan ketika protes jalanan mereda, banyak perempuan Iran secara terbuka menentang kewajiban berjilbab sejak kematian Amini.
Pada bulan Mei, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia meminta Iran untuk mendekriminalisasi undang-undang wajib berjilbab. PBB memperingatkan bahwa pemaksaan terhadap perempuan, termasuk apa yang mereka kenakan atau tidak, tampaknya meningkat setelah protes jalanan mereda.
Pada bulan April, Iran meluncurkan program pengawasan domestik baru untuk menegakkan hukum wajib berhijab. [ps/ka]
Forum