Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada sekitar 660 WNI yang diduga menjadi teroris pelintas batas di luar negeri. Mereka tersebar di sejumlah negara seperti Afghanistan dan Suriah. Menurutnya, sejumlah kementerian masih membahas opsi, memulangkan mereka ke Indonesia atau tidak. Beberapa kementerian yang terlibat antara lain kementerian sosial dan kementerian hukum dan HAM. Ia memperkirakan keputusan tentang teroris pelintas batas ini akan ditentukan pada tengah tahun 2020.
"Itu 'kan menyangkut banyak kementerian. Kementerian sosial yang, misalnya, menampung akibat-akibat sosialnya. Kemenkumham, menyangkut hukum dan kewarganegaraannya. Ada juga pariwisata dan investasi, yang bisa terkena imbas kalau misalnya masih ada anggapan teroris dan sebagainya. Semuanya akan dipertimbangkan," jelas Mahfud MD.
Mahfud menambahkan ada beberapa opsi terkait WNI terduga teroris pelintas batas di luar negeri, antara lain pemulangan sebagian (anak-anak dan perempuan) dan tidak dipulangkan semua.
Dari sisi publik, menurutnya juga terjadi pro kontra terkait pemulangan mereka. Ada yang berpendapat dipulangkan karena hal tersebut sudah menjadi hak warga negara Indonesia. Namun, ada juga yang berpendapat tidak perlu dipulangkan karena khawatir menjadi virus baru bagi masyarakat di Indonesia.
"Sekarang persoalannya, mereka ini ada yang minta pulang, ada yang menyuruh dipulangkan. Berbagai negara juga macam-macam, ada yang mau memulangkan hanya anak-anak yatim, ada yang hanya memulangkan perempuan dan anak-anak. tapi FTF-nya tidak dipulangkan," tambahnya.
Pengamat terorisme Al Chaidar menyarankan pemerintah agar memulangkan para WNI yang diduga menjadi teroris pelintas batas di luar negeri. Menurutnya, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap pandangan bahwa mereka akan menjadi virus baru di Indonesia. Sebab, ada banyak cara untuk mengubah pandangan hidup mereka menjadi moderat, misalnya dengan kontra wacana terorisme, pendekatan kedokteran dan pendekatan kemanusiaan seperti memberi pekerjaan serta bantuan kesehatan bagi mereka.
"Ada banyak strategi dan metode bisa mengubah pikiran mereka. Hanya pemerintah kan terlalu malas untuk mengubah strategi mereka dari deradikalisasi ke program lain seperti kontra wacana atau humanisasi atau program-program lainnya," jelas Al Chaidar kepada VOA, Selasa (21/1).
Al Chaidar khawatir perlawanan dari kelompok yang diduga teroris pelintas batas terhadap pemerintah akan semakin kuat, jika pemerintah nantinya tidak memulangkan kembali ke Indonesia. [sm/ka]
