Warga Suriah yang tinggal Amerika Serikat dengan Status Perlindungan Sementara atau Temporary Protected Status (TPS) akan mengetahui, Selasa (30/1), apakah pemerintahan Trump akan memperpanjang atau membatalkan status keimigrasian tersebut, seperti yang dilakukan terhadap tiga negara lain dalam beberapa bulan terakhir ini.
Keputusan yang dijadwalkan hari ini, akan mempengaruhi nasib sekitar 6.000 orang Suriah.
TPS memungkinkan sebagian warga negara asing yang menghadapi bencana alam atau kekerasan ekstrem untuk tinggal dan bekerja secara legal di Amerika.
Karena status TPS itu tidakmengarah pada pemberian izin menetap atau status kewarganegaraan, warga negara asing dengan status TPS yangkemudian dibatalkan, harus dideportasi. Dalam kasus ini, mereka harus kembali ke Suriah, di mana perangsaudaratelah memasuki tahun ketujuh.
Pada 2016, terakhir kali status TPS untuk Suriah diperbaharui, Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS mengutip adanya konflik bersenjata yang berlanjut, yang berarti bahwa "pemulangan warga Suriah ke Suriah akan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan diri mereka."
Suriah adalah salah satu negara yang baru ditambahkan ke dalam daftar negara-negara TPS. Negara ini ditetapkan layak untuk mendapat TPS pada 2012, sebelum bangkitnya kekerasan oleh ISIS.
Karena kelompok ekstremis itu sudah diusir dari ibu kota de facto Suriah tahun lalu, "negara tersebut sekarang memasuki tahap penting baru yang berbahaya, karena pemerintah Suriah terus melancarkan perang untuk merebut wilayah-wilayah negara itu dari kekuatan oposisi," demikian menurut sebuah laporan pada Januari yang dikeluarkan oleh Catholic Legal Immigration Network, sebuah kelompok nirlaba yang memberikan bantuan hukum kepada imigran. [ps/jm]
