Sebuah laporan dari PBB mengenai ketidakseimbangan gender menunjukkan bahwa meningkatnya preferensi atas anak laki-laki, terutama di India dan Tiongkok, menyebabkan lebih banyak keluarga memilih seleksi jenis kelamin sebelum kelahiran. Para peneliti mengingatkan bahwa fenomena ini semakin populer di lebih banyak negara.
Laporan terbaru dari badan PBB untuk dana kependudukan (UNFPA) menunjukkan bahwa praktik seleksi gender tampak meningkat di Asia Tenggara, juga di Bangladesh, Afghanistan, dan negara-negara Eropa Timur yaitu Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia dan Montenegro.
Laporan tersebut, dirilis bersamaan dengan Konferensi Kependudukan Asia di Bangkok (26/8-29/8), menyatakan bahwa praktik-praktik seleksi jenis kelamin yang telah menyebabkan tren “maskulinisasi demografi” yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah dan akan memberikan dampak yang merugikan pada masyarakat selama paling tidak lima dekade.
Seleksi anak laki-laki ini didorong oleh budaya lokal, akses terhadap teknologi ultrasound medis dan kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam satu keluarga.
Laporan tersebut mengatakan, “Pada 2010, para peneliti memperkirakan kesenjangan gender dimana 117 juta perempuan “hilang”, terutama di Tiongkok dan India. Para peneliti mengatakan bahwa pada 2030, kemungkinan di dua negara tersebut jumlah pria lajang akan 50 persen lebih banyak daripada perempuan lajang yang mencari pasangan.”
Penulis laporan tersebut, Christophe Guilmoto, anggota senior dari Pusat Kependudukan dan Pembangunan di Paris, mengatakan bahwa perencana kebijakan harus fokus pada kelebihan kelahiran bayi laki-laki di banyak masyarakat selama dekade-dekade mendatang.
“Para bayi ini akan menjadi lelaki dewasa muda dan jumlahnya melebihi perempuan. Secara tradisional, terutama di India dan Tiongkok, mereka akan diharapkan untuk menikah dan mereka akan menghadapi masalah serius,” ujarnya. “Mereka akan menghadapi “marriage squeeze” (tekanan pernikahan) dan hal itu berdampak secara langsung terhadap probabilitas atau kemampuan pria untuk menikah, terutama pria dari kalangan sosial ekonomi kelas bawah.”
Tiongkok merupakan penyumbang besar bagi peningkatan ketidakseimbangan gender tersebut dengan jumlah anak laki-laki jauh melebihi anak perempuan di provinsi Anhui, Fujian dan Hainan. Laporan tersebut menyatakan, di beberapa daerah, rasio jenis kelamin untuk anak kedua jauh melebihi level normal dengan proporsi kelahiran bayi laki-laki mencapai dua pertiga di beberapa daerah pedesaan. Guilmoto mengatakan bahwa masyarakat akan menghadapi beragam masalah.
“Kita membicarakan sekitar beberapa juta orang yang akan berjuang mencari pasangan di pasar pernikahan. Jutaan pria akan sulit mendapat pasangan dan kita sudah melihat fenomena ini di Shanghai, di kota-kota di bagian timur Tiongkok. Jumlah ini akan naik dalam 10 tahun mendatang dan kita tidak memiliki perbandingan dengan apa yang kita lihat sekarang ini,” tambahnya.
Di India, meski disparitas gender lebih rendah daripada Tiongkok karena tingkat kesuburan yang lebih tinggi, negara-negara bagian Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh menunjukkan ketidakseimbangan gender di atas rata-rata.
Arpita Das, dari Lembaga Internasional untuk Ilmu Kependudukan di Mumbai, mengatakan bahwa perempuan India yang melakukan aborsi berulang untuk mendapatkan bayi laki-laki menghadapi risiko kesehatan dan ketidaksuburan.
“Di India, rasio jenis kelamin sangat terdistorsi dan mungkin ini sebab aborsi seleksi jenis kelamin. Jika perempuan melakukan aborsi dua atau tiga kali untuk menyeleksi jenis kelamin, mereka dapat menghadapi masalah kesuburan,” ujarnya.
Deepti Singh, dari lembaga yang sama di Mumbai, mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi bagi perempuan India untuk lebih menyukai anak laki-laki.
“Jika mereka memiliki satu anak perempuan, mereka tidak mau mendapat anak perempuan lagi karena preferensi terhadap anak laki-laki,” jelas Singh. “Mereka ingin anak laki-laki karena praktik tradisional, karena tradisi di India adalah sebuah keluarga harus memiliki anak laki-laki. Jadi inilah alasan aborsi berulang, terutama jika janinnya perempuan.”
Meski aborsi adalah legal di India, banyak perempuan dari keluarga miskin melakukannya dengan petugas kesehatan yang tidak terdaftar karena masalah biaya.
Namun para pembicara di konferensi kependudukan mengatakan bahwa perempuan kota yang lebih makmur pun melakukan aborsi berulang untuk mendapatkan anak laki-laki demi status.
Singh mengatakan bahwa praktik seleksi jenis kelamin terus berlanjut di India meski dilarang. Menurutnya, tradisi pemberian mas kawin untuk keluarga calon suami, meski ilegal, merupakan alasan lain bagi perempuan untuk mengakhiri kehamilannya.
“Kita harus menghentikan seleksi jenis kelamin yang sebetulnya dilarang tapi tidak juga. Ini hal yang sangat penting, namun kemiskinan adalah salah satu alasan utama karena sistem mahar sangat menonjol di India,” tutur Singh. “Jadi masyarakat harus diberikan edukasi dan kemiskinan harus dientaskan dari sistem ini.”
Guilmoto menyatakan bahwa ketidakseimbangan gender dapat mempercepat kehancuran hierarki sosial yang kaku saat ini, yang mencegah pernikahan antara pasangan dari latar belakang dan kelas yang berbeda.
“Jelas, pasar pernikahan harus lebih terbuka. Di India, peraturan kasta yang ketat harus dihapuskan, demikian juga sistem mas kawin yang bertahan sekarang di negara itu. Bagaimana Anda membayar mas kawin untuk menikahi seorang laki-laki jika jumlah perempuan sudah menurun? Ini murni alasan ekonomi.”
Guilmoto mengatakan bahwa tradisi keluarga saat ini, seperti nama keluarga, aturan waris, hak cerai – akan perlu disesuaikan saat pria tidak dapat menikah atau menikah di usia yang lebih tua.
Laporan terbaru dari badan PBB untuk dana kependudukan (UNFPA) menunjukkan bahwa praktik seleksi gender tampak meningkat di Asia Tenggara, juga di Bangladesh, Afghanistan, dan negara-negara Eropa Timur yaitu Albania, Armenia, Azerbaijan, Georgia dan Montenegro.
Laporan tersebut, dirilis bersamaan dengan Konferensi Kependudukan Asia di Bangkok (26/8-29/8), menyatakan bahwa praktik-praktik seleksi jenis kelamin yang telah menyebabkan tren “maskulinisasi demografi” yang mengkhawatirkan di berbagai wilayah dan akan memberikan dampak yang merugikan pada masyarakat selama paling tidak lima dekade.
Seleksi anak laki-laki ini didorong oleh budaya lokal, akses terhadap teknologi ultrasound medis dan kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam satu keluarga.
Laporan tersebut mengatakan, “Pada 2010, para peneliti memperkirakan kesenjangan gender dimana 117 juta perempuan “hilang”, terutama di Tiongkok dan India. Para peneliti mengatakan bahwa pada 2030, kemungkinan di dua negara tersebut jumlah pria lajang akan 50 persen lebih banyak daripada perempuan lajang yang mencari pasangan.”
Penulis laporan tersebut, Christophe Guilmoto, anggota senior dari Pusat Kependudukan dan Pembangunan di Paris, mengatakan bahwa perencana kebijakan harus fokus pada kelebihan kelahiran bayi laki-laki di banyak masyarakat selama dekade-dekade mendatang.
“Para bayi ini akan menjadi lelaki dewasa muda dan jumlahnya melebihi perempuan. Secara tradisional, terutama di India dan Tiongkok, mereka akan diharapkan untuk menikah dan mereka akan menghadapi masalah serius,” ujarnya. “Mereka akan menghadapi “marriage squeeze” (tekanan pernikahan) dan hal itu berdampak secara langsung terhadap probabilitas atau kemampuan pria untuk menikah, terutama pria dari kalangan sosial ekonomi kelas bawah.”
Tiongkok merupakan penyumbang besar bagi peningkatan ketidakseimbangan gender tersebut dengan jumlah anak laki-laki jauh melebihi anak perempuan di provinsi Anhui, Fujian dan Hainan. Laporan tersebut menyatakan, di beberapa daerah, rasio jenis kelamin untuk anak kedua jauh melebihi level normal dengan proporsi kelahiran bayi laki-laki mencapai dua pertiga di beberapa daerah pedesaan. Guilmoto mengatakan bahwa masyarakat akan menghadapi beragam masalah.
“Kita membicarakan sekitar beberapa juta orang yang akan berjuang mencari pasangan di pasar pernikahan. Jutaan pria akan sulit mendapat pasangan dan kita sudah melihat fenomena ini di Shanghai, di kota-kota di bagian timur Tiongkok. Jumlah ini akan naik dalam 10 tahun mendatang dan kita tidak memiliki perbandingan dengan apa yang kita lihat sekarang ini,” tambahnya.
Di India, meski disparitas gender lebih rendah daripada Tiongkok karena tingkat kesuburan yang lebih tinggi, negara-negara bagian Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh menunjukkan ketidakseimbangan gender di atas rata-rata.
Arpita Das, dari Lembaga Internasional untuk Ilmu Kependudukan di Mumbai, mengatakan bahwa perempuan India yang melakukan aborsi berulang untuk mendapatkan bayi laki-laki menghadapi risiko kesehatan dan ketidaksuburan.
“Di India, rasio jenis kelamin sangat terdistorsi dan mungkin ini sebab aborsi seleksi jenis kelamin. Jika perempuan melakukan aborsi dua atau tiga kali untuk menyeleksi jenis kelamin, mereka dapat menghadapi masalah kesuburan,” ujarnya.
Deepti Singh, dari lembaga yang sama di Mumbai, mengatakan bahwa sudah menjadi tradisi bagi perempuan India untuk lebih menyukai anak laki-laki.
“Jika mereka memiliki satu anak perempuan, mereka tidak mau mendapat anak perempuan lagi karena preferensi terhadap anak laki-laki,” jelas Singh. “Mereka ingin anak laki-laki karena praktik tradisional, karena tradisi di India adalah sebuah keluarga harus memiliki anak laki-laki. Jadi inilah alasan aborsi berulang, terutama jika janinnya perempuan.”
Meski aborsi adalah legal di India, banyak perempuan dari keluarga miskin melakukannya dengan petugas kesehatan yang tidak terdaftar karena masalah biaya.
Namun para pembicara di konferensi kependudukan mengatakan bahwa perempuan kota yang lebih makmur pun melakukan aborsi berulang untuk mendapatkan anak laki-laki demi status.
Singh mengatakan bahwa praktik seleksi jenis kelamin terus berlanjut di India meski dilarang. Menurutnya, tradisi pemberian mas kawin untuk keluarga calon suami, meski ilegal, merupakan alasan lain bagi perempuan untuk mengakhiri kehamilannya.
“Kita harus menghentikan seleksi jenis kelamin yang sebetulnya dilarang tapi tidak juga. Ini hal yang sangat penting, namun kemiskinan adalah salah satu alasan utama karena sistem mahar sangat menonjol di India,” tutur Singh. “Jadi masyarakat harus diberikan edukasi dan kemiskinan harus dientaskan dari sistem ini.”
Guilmoto menyatakan bahwa ketidakseimbangan gender dapat mempercepat kehancuran hierarki sosial yang kaku saat ini, yang mencegah pernikahan antara pasangan dari latar belakang dan kelas yang berbeda.
“Jelas, pasar pernikahan harus lebih terbuka. Di India, peraturan kasta yang ketat harus dihapuskan, demikian juga sistem mas kawin yang bertahan sekarang di negara itu. Bagaimana Anda membayar mas kawin untuk menikahi seorang laki-laki jika jumlah perempuan sudah menurun? Ini murni alasan ekonomi.”
Guilmoto mengatakan bahwa tradisi keluarga saat ini, seperti nama keluarga, aturan waris, hak cerai – akan perlu disesuaikan saat pria tidak dapat menikah atau menikah di usia yang lebih tua.
