Ketua parlemen Lebanon Nabih Berri, Kamis (13/8) menyerukan pembentukan segera pemerintah baru, sementara para legislator menyetujui penetapan situasi darurat dua pekan pemerintah setelah ledakan menghancurkan baru-baru ini yang menewaskan sejumlah orang dan mencederai ribuan lainnya.
Media pemerintah Lebanon menyatakan Berri mendesak para anggota parlemen dalam sidang legislatif pertama sejak ledakan 4 Agustus lalu agar mulai “mempercepat pembentukan pemerintah (baru).”
Para legislator telah memulai konsultasi mengenai pembentukan kabinet baru, suatu proses rumit akibat perpecahan di negara yang diperintah berdasarkan sistem pembagian kekuasaan sektarian itu. Parlemen menyetujui penetapan situasi darurat untuk menekan protes-protes yang kembali muncul terkait korupsi, salah urus dan kelalaian elite politik yang telah lama mengakar.
Ratusan orang cedera dalam bentrokan dengan pasukan keamanan yang menembakkan gas air mata. PM Hassan Diab mengumumkan pengunduran diri pemerintahnya hari Senin malam setelah ledakan itu. Pengunduran diri itu dikukuhkan dalam sidang legislatif hari Kamis.
Diplomat AS David Hale dijadwalkan mengunjungi Beirut hari Kamis (13/8) untuk menekankan tentang perlunya reformasi, sebut Kedutaan Besar AS. Pemerintah Lebanon mulai menjabat pada Januari lalu dengan dukungan dari kelompok Muslim Syiah Hizbullah dan partai-partai lainnya. Hizbullah, yang dianggap AS sebagai organisasi teroris, dan sekutu-sekutunya, menguasai kursi mayoritas di parlemen.
Menurut Kedutaan Besar AS, Hale “akan menekankan kesediaan Amerika untuk mendukung pemerintah manapun yang mencerminkan kehendak rakyat dan yang benar-benar tulus berkomitmen dan bertindak berdasarkan agenda reformasi semacam itu.”
Ledakan hebat yang menewaskan 172 orang, mencederai sekitar 6.000 lainnya dan menyebabkan sekitar 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal, disebut disebabkan oleh ledakan 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak benar selama enam tahun di Pelabuhan Beirut.
Kegiatan pembangunan kembali diperkirakan menelan biaya miliaran dolar. Para ekonom telah memperkirakan kerusakan itu akan menghapus hingga 25 persen PDB negara itu.
Bantuan kemanusiaan diberikan kepada Lebanon. Tetapi negara-negara asing telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan memberikan dana untuk membantu Lebanon menghindari keruntuhan ekonomi apabila negara itu tidak melakukan reformasi. [uh/ab]
