Amerika tetap membantu Filipina dalam penegakan hukum, tetapi juga ingin merasa pasti Manila memenuhi kewajibannya di bidang hak asasi manusia, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika John Kirby hari Selasa (1/11).
Kirby mengatakan, "Program bantuan kami bertujuan mengatasi semua masalah hak asasi dengan memperluas kemampuan Filipina melakukan penyelidikan yang sesuai hukum dan efektif serta sistem kehakiman yang profesional supaya lebih bertanggungjawab, transparan, efektif dan adil."
Kantor berita Reuters mengutip sumber-sumber Kongres mengatakan Departemen Luar Negeri menunda rencana hendak menjual 26 ribu pucuk senjata-serbu bagi kepolisian Filipina karena Senator Ben Cardin dari Fraksi Demokrat dan anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat menentang penjualan itu karena pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi di Filipina.
John Kirby tidak membenarkan maupun membantah status penjualan senjata itu.
Kepolisian Nasional Filipina menerangkan, Manila masih belum diberitahu penjualan senjata itu dihentikan. Dan Manila juga menyatakan siap mencari pemasok lain senjata jenis serupa.
Kepolisian serta aparat keamanan lain di Filipina telah membunuh sedikitnya 3.600 pengguna dan penjual narkoba sejak Presiden Rodrigo Duterte menjadi presiden akhir Juni lalu. Janjinya dengan gigih akan menyasar pedagang narkoba dan penjahat didukung luas oleh rakyat. [ps/al]
