Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan konsensus lima poin masih tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Myanmar. Namun, ia menekankan bahwa inisiatif lain yang muncul, harus mendukung dan sejalan dengan konsensus ini.
Penegasan tersebut muncul setelah para menteri luar negeri ASEAN meninjau kembali pelaksanaan konsensus lima poin terkait Myanmar pada sesi pengkajian pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Rabu (12/7).
Konsensus lima poin yang disepakati oleh para menteri luar negeri ASEAN pada 24 April 2021 di Jakarta itu berisi tentang penghentian kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, menunjuk utusan khusus untuk menfasilitasi mediasi dan dialog dan mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.
Dalam pertemuan dengan menlu ASEAN itu, Retno juga menyampaikan komunikasi intensif yang telah dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Menurutnya selama tujuh bulan ini, pihaknya telah melakukan lebih dari 110 komunikasi dan berlangsung baik.
“Kita berharap ini menjadi modal dasar jadi engagement ini menjadi modal dasar sebagai building block pertama yang akan mendukung building-building block berikutnya,” ujar Retno.
Ia juga menyampaikan engagement terhadap semua pihak di Myanmar ini di antaranya untuk membangun kepercayaan, mempertemukan pihak terkait yang tidak pernah bertemu serta mendengarkan semua pihak serta mulai memetakan bagian mana yang dapat dijembatani.
“Dari engagement tersebut saat ini paling tidak mulai dipikirkan adanya dialog. Jadi isu dialog jadi dibahas dalam pertemuan. Dan semua mendukung pentingnya mulai difikirkan dialog sebagai next building block,” ungkap Retno.
Karena dengan dialog inklusif, kata Retno, akan dapat diperoleh penyelesaikan politik untuk menciptakan situasi yang damai.
ASEAN, lanjutnya, juga mengecam dengan masih tingginya tindak kekerasan. Organisasi Asia Tenggara itu juga mendesak semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan atau menghentikan tindakan kekerasan terutama yang mengakibatkan adanya korban sipil, pemboman fasilitas umum termasuk sekolah dan rumah sakit.
Tanpa pengakhiran kekerasan, Retno menegaskan, tidak akan mungkin tercipta kondisi kondusif yang sangat diperlukan bagi dimulainya dialog dan sangat diperlukan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan.
Menurut Retno, ASEAN juga meminta mitra lainnya untuk mendorong dihentikan tindakan kekerasan di negara itu.
Terkait bantuan kemanusiaan ke Myanmar, Retno mengatakan penyaluran bantuan kemanusiaan telah dilakukan dua kali dan diberikan kepada 1.500 orang yang membutuhkan. Dan saat ini AHA Center sedang menyiapkan bantuan berikutnya.
Posisi ASEAN, lanjut Retno, sangat jelas. Bantuan kemanusiaan harus diberikan kepada semua orang yang membutuhkan dan ASEAN tidak ingin adanya politisasi dari bantuan tersebut.
Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Pandu Prayoga mengatakan untuk menyelesaikan konflik di Negeri Seribu Pagoda itu, tidak ada salahnya jika ASEAN meminta dukungan dari semua pihak, termasuk China, yang memang memiliki kedekatan dan pengaruh besar di Myanmar. Tentunya dengan tetap menjadikan lima poin konsensus sebagai pedoman utama.
Myanmar, tambah Pandu, adalah batu ujian bagi keketuaan ASEAN. Dalam jangka pendek, lanjutnya, Indonesia sedianya hanya fokus pada dua poin dari lima poin yang ada, yaitu menghentikan kekerasaan dan mengirim bantuan kemanusiaan buat rakyat Myanmar. Lainnya dapat menyusul.
Hal tersebut menjadi penting, karena menurut Pandu, jika ASEAN tidak mampu menyelesaikan persoalan di Myanmar, maka organisasi tersebut dinilai belum mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama seperti demokrasi, HAM.
“Di mata mitra dialog ataupun negara-negara sahabatnya ASEAN melihat ASEAN masih belum capable untuk menyelesaikan persoalan internalnya. Bagaimana kemudian ASEAN menjadi peace builder, menjadi honest broker di antara negara-negara besar. Itu masih menjadi pertanyaan lanjutan. Yang menjadi konsekuensinya paling besar adalah kredibilitas ASEAN,” ujar Pandu.
ASEAN bergerak cepat ketika junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Krisis politik dan kemanusiaan berlanjut dengan meluasnya demonstrasi, aksi kekerasan dan penangkapan sejumlah pemimpin sipil dan politik mendorong para pemimpin ASEAN berkumpul di Jakarta dan melahirkan konsensus lima poin untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. [fw/ah]
Forum