Program senjata nuklir Korea Utara adalah salah satu isu utama dalam agenda Menteri Luar Negeri AS. Hari Minggu, Tillerson dan sejawatnya dari Korea Utara sama-sama menghadiri pertemuan tingkat menteri ASEAN di Manila. Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi-sanksi terberat terhadap Korea Utara yang terus melanjutkan uji coba misil nuklirnya.
Amerika Serikat menyambut dukungan China terhadap sanksi-sanksi baru yang keras yang melarang Korea Utara mengekspor batu bara, besi, timah hitam dan ikan.
Selama ini China bersikap enggan menghukum negara tetangganya yang sama-sama komunis itu. Akan tetapi di Manila pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri China mengisyaratkan perubahan sikap.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengemukakan:
“Kami tentu saja membahas isu nuklir Semenanjung Korea dan Dewan Keamanan PBB baru saja meloloskan resolusi lainnya terhadap Korea Utara pagi ini. Kedua pihak menegaskan bahwa kita harus memberlakukan resolusi baru Dewan Keamanan ini secara penuh dan komprehensif.”
China sebelumnya menyerukan pembicaraan untuk memastikan perdamaian yang langgeng di Semenanjung Korea. Tetapi sejauh ini perundingan tidak membuahkan hasil dan Korea Utara mencapai kemajuan signifikan dalam pembuatan senjata nuklir. Bulan lalu, Pyongyang menguji coba dua misil balistik antarbenua, dan menyatakan salah satunya dapat mencapai Amerika Serikat.
Presiden Amerika Donald Trump telah meminta China untuk membantu mengendalikan Pyongyang, tetapi ia mengisyaratkan bahwa opsi militer juga mungkin diambil.
Bruce Bennett, seorang peneliti pertahanan di Rand Corporation, mengatakan, China bertekad mencegah konfrontasi militer besar di Semenanjung Korea.
Ia mengemukakan,
“Berkobarnya konflik besar apa pun akan membuat China campur tangan di Korea Utara dan kita kemudian harus bersikap sangat hati-hati agar tidak berakhir dengan perang besar melawan China.”
Bennet, yang berbicara kepada VOA melalui Skype, mengatakan, suatu strategi yang lebih baik bagi Amerika Serikat untuk merongrong kekuasaan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di dalam negerinya, adalah dengan memperlihatkan kelemahan-kelemahannya.
Bennett menambahkan,
”Misalnya Xi Jinping, pemimpin China, telah melakukan delapan pertemuan tingkat tinggi dengan presiden Korea Selatan, tetapi belum pernah sekalipun dengan Kim Jong Un, ini jelas menunjukkan bahwa ia menganggap enteng Kim Jong Un dan menganggapnya benar-benar tidak penting.”
Sanksi-sanksi baru PBB akan menghilangkan sepertiga dari pendapatan ekspor Korea Utara, diperkirakan 3 miliar dolar per tahun. Jika diberlakukan sepenuhnya, sanksi-sanksi tersebut dapat membendung ambisi nuklir Kim Jong Un.
Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley mengatakan Amerika “mengambil dan akan terus mengambil langkah-langkah defensif yang bijaksana untuk melindungi diri dan sekutu-sekutu kami” dari ancaman Korea Utara, yang menurutnya dengan cepat semakin berbahaya.
Resolusi PBB itu juga melarang negara-negara menerima pekerja tamu tambahan dari Korea Utara. Pyongyang dikenal mengirim warganya ke negara-negara lain untuk bekerja dan kemudian menyita sebagian besar gaji mereka, ini praktis memperbudak mereka.
Resolusi tersebut juga memperketat penegakan sanksi-sanksi yang berlaku sekarang ini. Dewan Keamanan PBB telah memberlakukan beberapa perangkat sanksi yang semakin keras terhadap Korea Utara sejak uji coba nuklirnya dan peluncuran misil balistiknya pada tahun 2006.
Selain sanksi-sanksi, resolusi itu juga menetapkan sembilan warga dan empat entitas Korea Utara sebagai sasaran pembekuan aset dan larangan perjalanan. [uh/lt]
