Korea Utara mengkritik deklarasi dari pertemuan puncak Pakta Pertahanan Aliansi Utara atau NATO terbaru yang mengecam ekspor senjata Pyongyang ke Rusia. Korea Utara menyebut deklarasi tersebut sebagai "ilegal," menurut laporan media pemerintah pada Sabtu (13/7).
Dalam deklarasi bersama minggu ini, para pemimpin NATO mengecam Korea Utara karena “memicu perang agresi Rusia terhadap Ukraina”, dengan “memberikan dukungan militer langsung” kepada Moskow.
Para pemimpin NATO juga menyuarakan “keprihatinan mendalam” atas dukungan industri China kepada Rusia.
Pyongyang berulang kali membantah tuduhan pengiriman senjata ke Moskow. Namun, pada Juni, pemimpin Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian yang mencakup komitmen untuk saling memberikan bantuan militer jika diserang.
Kantor Berita Pusat Korea Pyongyang KCNA melaporkan pada Sabtu bahwa kementerian luar negeri “sangat mengecam dan menolak” deklarasi NATO.
Mengutip juru bicara kementerian, kementerian tersebut mengatakan deklarasi itu "menghasut Perang Dingin baru dan konfrontasi militer dalam skala global", dan memerlukan "kekuatan dan cara perlawanan baru".
Di sela-sela KTT NATO, Seoul dan Washington pada pekan ini juga menandatangani pedoman sistem pencegahan terpadu di Semenanjung Korea untuk menghadapi ancaman nuklir dan militer dari Korea Utara.
Kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Seoul dan Washington akan mengadakan latihan militer bersama untuk menerapkan pedoman baru yang diumumkan. Pedoman tersebut mengatur penempatan aset nuklir AS di dan sekitar Semenanjung Korea untuk mencegah dan merespons potensi serangan nuklir dari Pyongyang.
Hubungan antara kedua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pyongyang meningkatkan uji coba senjata seiring semakin dekatnya hubungan dengan Rusia.
Seoul pada bulan lalu sepenuhnya menangguhkan kesepakatan militer untuk meredakan ketegangan. Namun, di sisi lain terus melanjutkan latihan penembakan di pulau-pulau perbatasan serta zona demiliterisasi yang memisahkan semenanjung Korea. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pengiriman sejumlah balon berisi sampah dari Pyongyang yang melintasi perbatasan. [ah/ft]
Forum