Dalam minggu pertamanya, situs baru, Korupedia.com telah mendapat dua juta pengunjung. Seperti website serupa di India yang disebut Ipaidabribe.com, situs anti-korupsi Indonesia yang baru mengumumkan daftar 108 orang yang dihukum karena korupsi.
Situs ini mencakup rincian seperti nama, hukuman, dan foto-foto mereka. Bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Erry Hardjapamekas mengatakan rasa malu karena profilnya diposting di situs itu kemungkinan dapat mencegah munculnya koruptor-koruptor baru di masa depan.
“Yah, saya pikir ini adalah awal yang baik. Saya harap di masa depan kami berharap Korupedia akan menjadi ensiklopedia korupsi, tidak hanya sebagai pusat pengetahuan, tetapi juga untuk mengingatkan semua orang tentang semua koruptor yang telah divonis dan juga orang yang berpotensi sebagai koruptor yang saat ini sedang diselidiki atau diusut,” ungkap Erry.
Menurut Transparansi Internasional, Indonesia menempati urutan ke- 100 dari 183 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, sehingga Indonesia lebih korup dari India.
Meskipun terdapat peluang bisnis yang banyak di Indonesia, korupsi dan suap di mana-mana menjadi salah satu hambatan terbesar bagi orang asing melakukan bisnis di Indonesia.
Walaupun komunitas bisnis asing kemungkinan akan menyambut langkah ini, pemberantasan korupsi tidak akan selesai semalam.
Tapi ini masih merupakan langkah yang tepat, kata analis Keith Loverard dari Concorde Consulting, sebuah perusahaan yang memberikan nasihat kepada perusahaan asing untuk berbisnis di Indonesia.
“Yang pasti sebelum adanya kelompok-kelompok yang akan mencegah pemerintah ataupun perorangan melakukan korupsi, terus terang saya meragukan akan ada perubahan yang berarti. Jadi saya melihat ini sebagai langkah yang sangat positif bagi masyarakat madani karena mengembangkan semacam kesadaran moral untuk bertindak dalam perjuangan yang penting untuk bangsa ini,” ungkap Keith Loverard.
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melancarkan kampanye anti korupsi dengan gigih, tapi ia banyak dikritik karena gagal memerangi praktek-praktek korupsi.
Bulan April tahun ini, bendahara Partai Demokrat yang saat ini berkuasa, Muhammad Nazaruddin, dipenjara empat tahun 10 bulan karena terlibat skandal penyuapan.
Pengadilannya telah memicu penyelidikan lebih lanjut atas tokoh-tokoh pemerintah senior lainnya yang terlibat dalam praktek serupa.
Menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis bulan Oktober tahun lalu, 91 persen penduduk Indonesia percaya korupsi dalam pemerintahan tersebar luas.
Situs ini mencakup rincian seperti nama, hukuman, dan foto-foto mereka. Bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, Erry Hardjapamekas mengatakan rasa malu karena profilnya diposting di situs itu kemungkinan dapat mencegah munculnya koruptor-koruptor baru di masa depan.
“Yah, saya pikir ini adalah awal yang baik. Saya harap di masa depan kami berharap Korupedia akan menjadi ensiklopedia korupsi, tidak hanya sebagai pusat pengetahuan, tetapi juga untuk mengingatkan semua orang tentang semua koruptor yang telah divonis dan juga orang yang berpotensi sebagai koruptor yang saat ini sedang diselidiki atau diusut,” ungkap Erry.
Menurut Transparansi Internasional, Indonesia menempati urutan ke- 100 dari 183 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, sehingga Indonesia lebih korup dari India.
Meskipun terdapat peluang bisnis yang banyak di Indonesia, korupsi dan suap di mana-mana menjadi salah satu hambatan terbesar bagi orang asing melakukan bisnis di Indonesia.
Walaupun komunitas bisnis asing kemungkinan akan menyambut langkah ini, pemberantasan korupsi tidak akan selesai semalam.
Tapi ini masih merupakan langkah yang tepat, kata analis Keith Loverard dari Concorde Consulting, sebuah perusahaan yang memberikan nasihat kepada perusahaan asing untuk berbisnis di Indonesia.
“Yang pasti sebelum adanya kelompok-kelompok yang akan mencegah pemerintah ataupun perorangan melakukan korupsi, terus terang saya meragukan akan ada perubahan yang berarti. Jadi saya melihat ini sebagai langkah yang sangat positif bagi masyarakat madani karena mengembangkan semacam kesadaran moral untuk bertindak dalam perjuangan yang penting untuk bangsa ini,” ungkap Keith Loverard.
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melancarkan kampanye anti korupsi dengan gigih, tapi ia banyak dikritik karena gagal memerangi praktek-praktek korupsi.
Bulan April tahun ini, bendahara Partai Demokrat yang saat ini berkuasa, Muhammad Nazaruddin, dipenjara empat tahun 10 bulan karena terlibat skandal penyuapan.
Pengadilannya telah memicu penyelidikan lebih lanjut atas tokoh-tokoh pemerintah senior lainnya yang terlibat dalam praktek serupa.
Menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis bulan Oktober tahun lalu, 91 persen penduduk Indonesia percaya korupsi dalam pemerintahan tersebar luas.
