Laporan khusus Badan Pembangunan PBB, UNDP menguraikan kebobrokan yang telah merusak masyarakat Lebanon. Di Pelabuhan Beirut saja, laporan itu menemukan kurangnya akuntabilitas yang mengakibatkan defisit keuangan hampir $ 800 juta setahun. Diperkirakan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian lebih dari $ 1 miliar per tahun.
Arkan El Seblani, Kepala Bagian Anti-Korupsi dan Integritas UNDP untuk Negara-negara Arab menyatakan korupsi telah merembes ke seluruh masyarakat dan menghabiskan biaya yang sangat besar.
“Menurut beberapa perkiraan, kerugian karena korupsi di Lebanon setara dengan $ 5 miliar setahun. Jadi, angka ini sekitar sembilan persen dari PDB negara. Itu hanya biaya langsung, belum termasuk biaya tidak langsung, hilangnya kesempatan serta biaya sosial lainnya termasuk kesehatan dan kesejahteraan warga," katanya.
Ledakan di pelabuhan Beirut itu mengakibatkan penderitaan manusia yang mendalam. Sejumlah pengamat menyalahkan ledakan dahsyat itu akibat korupsi dan kelalaian. Mereka mencatat pihak berwenang telah berulang kali mengabaikan peringatan untuk memindahkan berton-ton amonium nitrat, bahan kimia yang dapat meledak, yang tersimpan dalam kondisi tidak aman di gudang pelabuhan.
El Seblani menyatakan pelaku yang bertanggungjawab atas ledakan itu mungkin tidak akan pernah diketahui. Namun, ia menjelaskan kurangnya pertanggungjawaban atas bencana tersebut kemungkinan akan berdampak pada upaya untuk merespon dan pemulihan kembali. Arkan juga menambahkan adanya peluang untuk menghalang-halangi para donor internasional untuk mendanai kebutuhan rehabilitasi kota tersebut.
“Kebocoran dan penggelapan uang dan barang, suap dan penyogokan dalam proyek-proyek konstruksi, serta ambil-alih politik atas beberapa upaya terkait, semuanya nyata dan terjadi di Lebanon. Ini tidak hanya terbatas pada sumber daya melalui lembaga-lembaga pemerintah," kata El Seblani.
El Seblani mencatat jaringan-jaringan korupsi yang menyusup ke sektor publik selama bertahun-tahun juga telah membentuk organisasi dan aliansi tersendiri di sektor-sektor swasta bahkan di masyarakat sipil.
Pemerintah mengadopsi strategi antikorupsi nasional pertama kali pada Mei 2020. El Seblani mengatakanUNDP akan berupaya memastikan ketentuan dalam strategi tersebut terlaksana. Ini termasuk undang-undang antikorupsi yang lebih ketat dan kemandirian, serta efektivitas peradilan serta badan-badan pengawasan. [mg/ii]
