Komisi Pemberantasan Korupsi telah bekerja sama dengan Biro Penyelidik Federal (FBI) untuk mengumpulkan dan mencari bukti kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau E-KTP, kata Febri Diansyah, Juru Bicara KPK kepada wartawan, Jumat (6/10).
Menurut Febri, ada indikasi aliran dana dari Direktur Biomorf Lone, Johannes Marliem kepada sejumlah pejabat di Indonesia.Febri enggan berkomentar soal adanya intervensi dari seseorang kepada Marliem yang menyebabkan bos Biomorf Lone beberapa waktu lalumengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian kepada KPK.
“Dengan Amerika kita melakukan kerjasama dengan pengumpulan dan pencarian bukti karena ada bukti-bukti yang juga ada di Amerika. Ini juga semakin menguatkan bahwa bukti-bukti yang ada terkait korupsi KTP elektronik ini sangat kuat,” kata Febri.
Direktur Biomorf Lone, Johannes Marliem selaku vendor sistem identifikasi sidik jari otomatis E-KTP meninggal bunuh diri di rumahnya pada 9 Agustus lalu.
Beberapa waktu lalu, FBI mengusut aset Johannes Marliem. Laporan FBI tersebut terungkap dalam sidang upaya perampasan aset Johannes Marliem di Pengadilan Minnesota, Amerika Serikat, akhir September.
Menurut laporan itu, Biomorf menerima lebih dari 50 juta dolar untuk pembayaran subkontrak proyek E-KTP. Uang sebesar 13 juta dolar atau 175 milliar rupiah mengalir ke rekening pribadi Marliem. Berdasarkan penelusuran FBI, uang tersebut dipakai untuk membeli rumah, mobilhingga jam tangan mewah.
Ketika diperiksa di Konsulat Indonesia di los Angeles pada Juli lalu, seperti dikutip Tempo,Marliem mengatakan pernah membeli jam tangan seharga 1,8 milliar rupiah untuk anggota DPR yang diduga Setya Novanto. Marliem juga mengaku mentransfer 700.000 dolar ke mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap.
Dalam sejumlah kesempatan, Ketua DPR Setya Novanto membantah terlibat menerima uang korupsi e-KTP dan membantah mengenal Marliem.
“Tidak pernah menerima apapun dana dari E-KTP. Itu jelas dan semuanya itu telah saya serahkan pada waktu saya dalam penyidikan KPK, dan saya sudah klarifikasi sejelas-jelasnya,” kata Setya Novanto
Chairul Harahap pun telah menyatakan tidak menerima uang sepeser pun dari proyek E-KTP.
Presiden Joko Widodo meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus korupsi proyek E-KTP ini. Jokowi, mengatakan masalah e-KTP ini telah membuat Kementerian Dalam Negeri ragu-ragu dan resah dalam melakukan pekerjaannya.
“Supaya diketahui di Kemendagri yang dipanggil KPK ada 32, bolak balik. Jadi kalau ada masalah kekurangan blanko, masalah keterlambatan itu imbas dari masalah E-KTP ini,” kata Jokowi. “Jadi kita minta maaf kalau ada problem-problem seperti itu karena memang peralatannya mesti rampung, dan segalannya rampung. Ini habisnya 6 trilliun jadinya hanya sebuah KTP yang dulu kertas, ini plastik, itu saja,” kata Jokowi menambahkan.
Kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau E-KTP senilai 5,9 trilliun rupiah telah merugikan negara 2,3 trilliun rupiah.
