Suu Kyi sedianya tiba di ibukota Jakarta hari Senin (28/11) dan otorita berwenang sempat menundanya hingga pekan depan, tetapi kemudian menangguhkannya hingga waktu yang belum ditentukan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Natsir kepada VOA Selasa pagi (29/11) mengatakan, "Beberapa opsi waktu sudah dibahas, tetapi belum ada yang cocok, baik untuk kita (Indonesia) maupun Myanmar. Salah satu opsinya adalah tanggal 2-3 Desember, namun karena keadaan di dalam negeri Myanmar, sepertinya sulit."
Kekerasan di Rakhine Meluas, Ribuan Warga Kembali Mengungsi
Pasca serangan terhadap sebuah pos penjaga keamanan pada 9 Oktober lalu yang menewaskan sembilan tentara dan polisi, aksi kekerasan meluas di bagian utara Rakhine, kawasan yang umumnya dihuni warga Muslim-Rohingya. Pihak militer mengatakan 234 tersangka penyerang ditangkap di Rakhine pada tanggal 9–14 November lalu, dan 69 tersangka lainnya tewas. Pemerintah mengatakan hampir 200 tersangka lainnya juga ditangkap pada tanggal 14–23 November.
Tekanan internasional terhadap memburuknya situasi di Rakhine, yang kembali memaksa ribuan orang mengungsi, membuat pemerintah Myanmar membentuk "komite nasional" untuk menyelidiki kondisi dan dugaan pelanggaran HAM tersebut. Anggota State Councellors Office Information Committee Zaw Htay mengatakan kepada media Myanmar bahwa pembentukan komite ini belum lagi selesai. Namun demikian kecaman luas juga ditujukan kepada pemimpin, tokoh demokrasi dan sekaligus penerima anugerah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang dinilai gagal mengatasi aksi kekerasan itu.
Sejak kekerasan tahun 2012 lebih dari 120 ribu warga Muslim-Rohingya dipaksa tinggal di kamp-kamp penampungan dengan kondisi memprihatinkan dan kebijakan pembatasan mobilitas yang diberlakukan pemerintah Myanmar secara sangat tegas.
Human Rights Watch: "Tindakan Militer Myanmar Sudah Berlebihan"
Kelompok-kelompok HAM di dunia telah menyampaikan berbagai laporan pelanggaran HAM, termasuk pemerkosaan oleh pasukan Myanmar dan pembakaran rumah warga kelompok minoritas tersebut. Human Rights Watch mengatakan berdasarkan pencitraan resolusi tinggi dengan menggunakan satelit, diketahui sedikitnya 430 rumah di tiga desa di dekat Maungdaw telah dibakar. Wakil Direktur Human Rights Watch Untuk Asia Phil Robertson, sebagaimana dikutip Associated Press, menyebut tanggapan militer itu sebagai 'tindakan berlebihan". Ditambahkannya, "tentara Birma sepertinya melakukan apapun yang mereka inginkan secara membabibuta, dengan membumihanguskan dan menyerang warga sipil seakan-akan mereka sedang memburu militan. Padahal jelas ini merupakan tindakan yang sangat berlebihan, yang hanya ingin memberi hukuman kolektif terhadap warga Rohingya."
Selain kecaman kelompok-kelompok HAM dunia, sejumlah demonstrasi juga terjadi di depan kedutaan besar Myanmar di beberapa negara. Di Dhaka, Bangladesh, sekitar 5.000 orang berdemonstrasi mengutuk serangan terhadap warga Muslim-Rohingya di Rakhine. Hal serupa terjadi di Jakarta, di mana ratusan mahasiswa turun ke jalan selepas sholat Jum’at menuntut pertanggungjawaban pemerintah Myanmar.
Berencana Serang Kedubes Myanmar di Jakarta, Dua Militan Ditangkap
Dua militan juga telah ditangkap di Aceh dan Banten karena berniat menyerang dan membom Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Dalam interograsi polisi, kedua militan yang diidentifikasi sebagai Bahrain Agam dan Saiful Bahri, mengaku salah satu motif serangan itu adalah untuk membatas serangan terhadap warga Muslim-Rohingya. Tetapi keduanya juga mengatakan akan menyerang gedung DPR, markas polisi dan beberapa stasiun televisi yang dinilai berat sebelah. Serangan-serangan itu sedianya dilakukan bulan November atau Desember mendatang.
Dalam keterangan pers Minggu malam (27/11), juru bicara Kepolisian Indonesia Boy Rafli Amar mengatakan polisi menemukan sejumlah bahan peledak di rumah salah satu militan itu, yang cukup untuk membuat bom yang tiga kali lebih dahsyat dari yang digunakan dalam ledakan di Bali tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. [em]
