Presiden Turki, mengatakan lebih menyukai pembagian permanen "dua negara" ketika berkunjungke bagian utara pulau itu yang dikuasai Turki pada Minggu (15/11). Kunjungan itu dikecam sebagai provokasi oleh bagian selatan yang berbahasa Yunani dan diakui secara internasional.
Recep Tayyip Erdogan juga mengunjungi daerah tepi pantai Varosha di utara. Kawasan resor mewah itu berubah menjadi kota hantu di sepanjang zona penyangga PBB yang membelah pulau di Laut Tengah itu,sejak invasi Turki pada 1974 di bagian utara.
"Ada dua warga dan dua negara yang terpisah di Siprus," kata Erdogan setelah tiba di sana untuk memperingati 37 tahun Republik Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Ankara.
"Harus ada pembicaraan untuk solusi berdasarkan dua negara bagian yang terpisah," kata Erdogan.
Mengomentari upaya gagal yang dipimpin PBB sebelumnya untuk menyatukan kembali pulau itu sebagai negara federal dua komunal, Erdogan menggunakan ungkapan "Kita tidak bisa mengeringkan cucian hari ini, menggunakan sinar matahari kemarin."
Komentar tersebut menandai kemunduran lebih jauhterhadap harapan untuk menyatukan kembali pulau itu yang terbagi antara Republik Siprus anggota Uni Eropa yang mengendalikan dua pertiga bagian selatan pulau itu, dan bagian utara, yang diduduki oleh Turki.
Selama kunjungan Erdogan, jet Turki meninggalkan jejak asap di langit dalam bentuk bendera Turki, berupa bintang dan bulan sabit, meniru bendera besar yang dilukis beberapa dekade lalu di lereng gunung berbatu di utara.
Sementara itu, di kawasan selatan warga Siprus Yunani berdemonstrasi menentang kunjungannya di sebuah pos pemeriksaan di sepanjang Zona Hijau yang dipatroli PBB.
Kunjungan Erdogan ke daerah yang dikuasai Turki itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di pulau itu dan di bagian tengah Laut Tengah. Kunjungan itu dikecam sebagai "provokasi tanpa preseden" oleh Republik Siprus.
Reunifikasi tampaknya semakin jauh sejak seorang nasionalis Turki yang didukung Erdogan, Ersin Tatar, terpilih sebagai pemimpin Siprus utara bulan lalu.
Berbeda dengan pendahulunya, Mustafa Akinci, yang menganjurkan reunifikasi dalam bentuk negara federal, Tatar juga mendukung solusi dua negara.
Pembicaraan perdamaian terakhir yang disponsori PBB untuk menyatukan kembali pulau itu, gagal pada 2017. [my/lt]
