Transparency International mengatakan korupsi merupakan salah satu akar penyebab ekstremisme kekerasan.
Lembaga anti-korupsi itu mengatakan komunitas internasional perlu memprioritaskan pemberantasan korupsi dalam perang melawan kelompok-kelompok ekstremis seperti Negara Islam (ISIS) dan Boko Haram.
Dalam laporan yang dirilis hari Selasa (21/2), Transparency International mengatakan korupsi pemerintah memungkinkan militan memanfaatkan kemarahan rakyat untuk meningkatkan perekrutan, memfasilitasi aliran senjata, dan melemahkan lembaga-lembaga publik seperti militer – sehingga membuat lembaga-lembaga itu tidak mampu mengendalikan ancaman ekstrimis.
Laporan tersebut mengutip kemampuan pejuang Negara Islam atau ISIS untuk merebut Mosul, kota penting di Irak pada tahun 2015 ketika kelompok ekstremis itu menyapu sebagian besar wilayah utara dan barat Irak serta Suriah bagian timur.
Mosul dengan cepat jatuh ke tangan ISIS sebagian karena pasukan Irak tidak dapat mempertahankannya. Kota itu saat ini menjadi fokus serangan besar pasukan pemerintah yang berusaha merebutnya kembali dari militan.
ISIS juga berhasil memanfaatkan ketidakstabilan di Libya yang telah berlangsung sejak penggulingan pemimpin yang lama berkuasa, Moammar Gadhafi, meskipun kelompok itu telah kehilangan banyak wilayah yang pernah dikuasainya.
Transparency International mengatakan ekstremis di Libya berhasil mengambil hati sebagian rakyat dengan menggunakan narasi terkait masalah korupsi yang sulit diingkari karena sejarah korupsi di negara itu, serta ketidakmampuan pemerintah transisi untuk menyediakan lingkungan keamanan yang stabil bagi rakyat Libya.
Laporan itu juga mengutip kelompok militan Boko Haram di Nigeria, yang pada tahun-tahun awalnya memiliki dasar retorika di antaranya anti-korupsi dan anti-elit. [lt]
