Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (15/12), mengatakan bahwa pemerintah tidak kalah dalam perjuangan melawan radikalisme meskipun kelompok-kelompok Islamis garis keras menarik ratusan ribu orang untuk melakukan protes melawan gubernur Jakarta.
Luhut, yang dekat dengan Presiden Joko Widodo, mengatakan pemerintah perlu memperkuat ideologi negara Pancasila, yang sila-silanya termasuk Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia. Ia mengatakan Pancasila telah diabaikan sejak mundurnya Soeharto tahun 1998.
Dalam acara dengan Jakarta Foreign Correspondents Club, Luhut mengatakan: "Kami tidak kehilangan kontrol."
Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, yang beragama Kristen, sedang diadili karena dugaan penistaan agama dan menghadapi sampai lima tahun di penjara.
Protes-protes masif yang menuntut penahanannya telah menantang citra Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam yang moderat dan mengguncang pemerintahan yang sekuler.
Kemarahan soal penistaan agama itu juga memberi panggung nasional kepada Front Pembela Islam (FPI), yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok moralis yang suka main hakim sendiri.
Pemimpin FPI, Rizieq Shihab, mengatakan dalam aksi 2 Desember di Jakarta bahwa Indonesia akan damai jika tidak ada penistaan agama dan masalah-masalah lain seperti gay.
Luhut mengindikasikan bahwa pemerintah mengawasi Rizieq.
"Kami punya data yang cukup rinci tentang dia. Kita lihat apa yang terjadi. Kami tahu apa yang akan kami lakukan," ujarnya. "Presiden sangat berani, melakukan apa yang diperlukan untuk manfaat negara ini. Tidak ada keraguan sama sekali." [hd]
