Mahkamah Agung Amerika menolak memberlakukan kembali peraturan kartu tanda penduduk (KTP) pemilih yang kontroversial di North Carolina.
MA menolak permintaan Gubernur dari Partai Republik, Pat McCrory, untuk memberlakukan kembali undang-undang yang oleh pengadilan banding disebut “secara tidak proporsional berimbas pada warga Amerika keturunan Afrika” di North Carolina.
Pengadilan banding itu menolak beberapa bagian UU itu bulan lalu yang mengatakan UU itu disetujui anggota legislatif Partai Republik tahun 2013 yang bias terhadap pemilih kulit hitam.
Sebagai akibat keputusan MA itu, pemungutan suara dini dalam pemilihan umum tahun ini akan diperpanjang selama 17 hari dan para pemilih tidak perlu menunjukkan KTP berisi foto di tempat pemungutan suara.
McCrory, yang menandatangani UU itu hari Rabu (31/8) mengatakan bahwa North Carolina “telah diingkari hak mendasarnya untuk memilih” oleh keputusan itu dan “empat hakim liberal” telah menghambat perlindungan North Carolina yang ditegakkan oleh UU pemilih kita yang masuk akal”.
Suara hakim MA terpecah 4-4 pada sebagian peraturan yang dipermasalahkan itu dengan empat hakim yang lebih konservatif mendukung upaya negara bagian itu. Perpecahan itu menunjukkan kembali bagaimana ketatnya perbedaan pendapat MA dalam hak memilih dan bagaimana hasil pemilu presiden akan ditentukan oleh arah MA itu.
MA terdiri dari delapan anggota sejak hakim Antonin Scalia meninggal dunia bulan Februari.
Keputusan MA itu akan menguntungkan Partai Demokrat dalam pemilu bulan November karena pemilih Partai Demokrat yang terdaftar sejak lama lebih menyukai pemberian suara lebih awal.
Bukti yang ditunjukkan selama persidangan mengenai UU tahun 2013 itu mengatakan penduduk kulit hitam secara tidak proporsional tidak mempunyai KTP berisi foto. Pemilih kulit hitam sejak lama memilih Partai Demokrat di North Carolina.
Calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton menyebut keputusan itu “berita baik bagi warga North Carolina”. [my/al]
