Mahkamah Agung Jepang, Senin (4/9) menolak keberatan Okinawa terhadap rencana pemerintah pusat untuk membangun landasan pacu Korps Marinir AS di pulau itu dan memerintahkan prefektur itu untuk menyetujuinya meskipun ada protes dari penduduk setempat yang menentang kehadiran pasukan Amerika.
Keputusan hari Senin ini memperkuat keputusan pengadilan tinggi pada bulan Maret yang menyatakan bahwa rencana pemerintah pusat dan instruksi pemerintah untuk menyetujui Okinawa adalah sah.
Pembangunan yang ditangguhkan ini akan dilanjutkan mengingat peran strategis Okinawa yang semakin penting bagi aliansi militer Jepang-AS dalam menghadapi ketegangan dengan China yang meningkat.
Pemerintah pusat Jepang memulai pekerjaan reklamasi di kawasan Henoko di pantai timur pulau utama Okinawa pada tahun 2018 untuk membuka jalan bagi relokasi pangkalan udara Korps Marinir Futenma dari lingkungan padat di pulau tersebut.
Pemerintah kemudian mengetahui bahwa sekitar 70 persen lokasi reklamasi berada di tanah lunak, dan mengajukan revisi terhadap rencana awal dengan tambahan perbaikan lahan. Pemerintah prefektur Okinawa menolak revisi tersebut karena dianggap tidak layak dan menghentikan pekerjaan reklamasi.
Rencana perbaikan tanah lunak itu memerlukan puluhan ribu pilar dan tanah dalam jumlah besar, yang menurut para penentangnya akan merusak lingkungan.
Gubernur Okinawa Denny Tamaki telah menyerukan pengurangan signifikan jumlah militer AS di Okinawa, penutupan segera pangkalan Futenma dan penghapusan pembangunan pangkalan di Henoko.
Pemerintah Jepang dan AS awalnya sepakat pada tahun 1996 untuk menutup pangkalan udara Futenma, setahun setelah pemerkosaan seorang siswi oleh tiga personel militer AS yang memicu gerakan anti-pangkalan militer besar-besaran. Namun protes dan tuntutan hukum yang terus-menerus antara Okinawa dan Tokyo telah menghambat rencana tersebut selama hampir 30 tahun.
Tokyo dan Washington mengatakan relokasi di Okinawa dan bukan memindahkannya ke tempat lain seperti yang diminta oleh banyak warga Okinawa, adalah satu-satunya solusi.
Okinawa, yang hanya mencakup 0,6 persen wilayah Jepang, terbebani dengan mayoritas dari 50.000 tentara Amerika yang bermarkas di negara tersebut berdasarkan pakta keamanan bilateral, dan 70 persen fasilitas militer AS berada di Okinawa.
Pemerintah Jepang dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkatkan pertahanannya untuk menghadapi semakin meningkatnya sikap asertif China, sehingga memicu ketakutan di kalangan penduduk Okinawa bahwa mereka akan menjadi pihak pertama yang terlibat dalam konflik. [ab/lt]
Forum