Sekelompok pejabat yang terdiri dari 200 mantan perwira militer dan intelijen Israel, Jumat (27/5) mengecam pemerintah Israel karena tidak bertindak menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan mengeluarkan rencana terinci yang menurut mereka dapat mengakhiri kemacetan sekarang.
Rencana itu diumumkan menyusul sepekan pergolakan politik di Israel yang berakhir dengan pengangkatan menteri pertahanan baru yang lantang skeptis terhadap proses perdamaian dengan Palestina.
Dengan proses perdamaian dalam keadaan beku, kelompok itu menyerukan perlunya dipertahankan kondisi untuk berunding dengan Palestina. Kelompok mendesak dilakukan perpaduan inisiatif politik dan keamanan dan secara serempak mengulurkan bantuan ekonomi kepada bangsa Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem timur.
Seterusnya kelompok mengusulkan pembangunan permukiman Yahudi dibekukan, menerima pada prinsipnya Prakarsa Perdamaian Arab dan pengakuan bahwa Yerusalem timur harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan apabila ditetapkan sebagai bagian dari perjanjian di masa depan.
Pihak oposisi di Israel dan banyak masyarakat internasional sudah lama mengajukan semua usul ini.
Kelompok berharap usual mereka ini dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan dan oleh masyarakat umum di Israel maupun juga di Amerika. [gp]
