Mantan CEO Cambridge Analytica, Alexander Nix, telah menolak untuk bersaksi di depan komite media Parlemen Inggris, dengan menyebut investigasi dari pihak berwenang di Inggris terkait dengan penyalahgunaan data dari jutaan akun Facebook terhadap bekas perusahaan tempatnya mengabdi adalah serangkaian kampanye politik.
Ketua Komite, Damian Collins, mengumumkan keputusan Nix sehari sebelum jadwal kemunculannya namun menolak secara penuh pandangan yang mengatakan bahwa Alexander Nix harus dibebaskan dari tuduhan, dengan mengatakan Nix belum dikenakan tuduhan kejahatan dan belum ada tindakan hukum aktif terhadapnya.
“Oleh sebab itu tidak ada alasan hukum mengapa Tuan Nix tidak dapat menghadap,” ujar Collins dalam sebuah pernyataan. Komite bermaksud mengeluarkan panggilan formal baginya untuk menghadap pada hari yang akan disebutkan tidak lama lagi.”
Nix telah memberikan bukti kepada komite pada bulan Februari, namun kembali dipanggil setelah mantan staf Cambridge Analytica, Christopher Wylie, memicu perdebatan global terkait privasi elektronik ketika ia menduga perusahaan itu menggunakan data jutaan akun Facebook untuk membantu kampanye Pemilihan Presiden AS, Donald Trump pada tahun 2016. Wylie bekerja untuk “operasi informasi” Cambridge Analytica antara tahun 2014-2015.
Wylie juga telah menyatakan kampanye resmi yang mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa memiliki akses ke data Facebook.
Cambridge Analytica sebelumnya telah menyatakan tak satupun dari data Facebook yang diperolehnya dari seorang peneliti akademik digunakan dalam kampanye Trump. Perusahaan itu juga menyatakan tidak terlibat dalam pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar terkait kampanye Brexit. Perusahaan itu tidak menjawab permohonan untuk mendapatkan komentarnya yang dikirimkan oleh The Associated Press hari Selasa.
Kantor Komisi Informasi menyatakan hari Selasa bahwa komisi itu telah menulis surat ke Nix untuk “mengundangnya” untuk diwawancarai oleh para penyelidik. Kantor tersebut melakukan penyelidikan terhadap Facebook dan 30 organisasi lainnya terkait pemanfaatan data dan analisis yang dilakukan.
“Penyelidikan yang kami lakukan meneliti apakah ada tindak pidana maupun perdata yang dilakukan di bawah Undang-Undang Perlindungan Data,” ujar kantor tersebut dalam sebuah pernyataan.
Penolakan Nix untuk menghadap muncul saat keseriusan penyelidikan yang dilakukan oleh Inggris menjadi semakin nyata.
Facebook telah menyatakan bahwa pihaknya telah memberi arahan kepada Cambridge Analytica untuk menghapus semua data yang diambil dari akun pengguna segera setelah pihaknya mengetahui tentang permasalahan yang ada.
Namun mantan direktur pengembangan bisnis Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, bersaksi hari Selasa bahwa raksasa teknologi AS tersebut tidak bersungguh-sungguh mencoba untuk memverifikasi jaminan dari Cambridge Analytica bahwa mereka telah melakukannya.
“Saya rasa sangat tidak bertanggung jawab untuk perusahaan dengan uang yang sebanyak dimiliki Facebook … dengan tidak memiliki mekanisme uji tuntas untuk melindungi data warga Inggris, warga AS atau pengguna mereka secara umum,” ujarnya.
Kaiser menduga jumlah data individu pengguna Facebook yang disalah gunakan bisa jadi jauh lebih tinggi dari 87 juta seperti yang diakui oleh raksasa Silicon Valley tersebut.
Dalam atmosfir dimana penyalahgunaan data merajalela, Kaiser menyatakan kepada para anggota DPR bahwa ia percaya pemimpin kampanye Leave.EU telah menggabungkan data dari anggota Partai Independen Inggris dengan pelanggan dari dua perusahaan asuransi, Eldon Insurance dan GoSkippy Insurance. Data tersebut kemudian dikirimkan ke University of Mississippi untuk dianalisis.
“Apabila data pribadi warga Inggris yang ingin membeli asuransi kendaraan digunakan oleh GoSkippy dan Eldon Insurance untuk tujuan politik, sebagaimana yang terjadi saat ini, orang-orang pastinya tidak mengizinkan datanya untuk dimanfaatkan seperti ini oleh Leave.EU,” ujarnya dalam sebuah kesaksian tertulis kepada komite.
Direktur komunikasi Leave.EU, Andy Wigmore, menyebutkan pernyataan Kaiser sebagai “kisah kebohongan.”
Yang memicu kewaspadaan dari beberapa anggota komite dan menarik perhatian khalayak ramai adalah cara data tersebut dimanfaatkan.
Seorang pakar propaganda menyatakan kepada komite hari Senin bahwa Cambridge Analytica memanfaatakan teknik-teknik yang dikembangkan Nazi untuk membantu kampanye pemilihan presiden Trump, mengubah kaum Muslim dan imigran menjadi “musuh artifisial” untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pemilih yang mengalami kekhawatiran.
Emma Briant, dosen di University of Essex, yang telah mempelajari SCL Group – sebuah konglomerasi perusahaan, termasuk Cambridge Analytica – selamat satu dekade mewawancarai pendiri perusahaan Nigel Oakes saat ia melakukan riset untuk sebuah buku. Oakes membandingkan taktik Trump dengan taktik yang digunakan oleh pemimpin Nazi, Adolf Hitler, dalam mendiskriminasikan kaum Yahudi untuk pembalasan dendam.
“Hitler menyerang Yahudi, karena … orang-orang tidak menyukai Yahudi,” ujarnya dalam sebuah rekaman wawancara yang dilakukan oleh Briant. “Ia bisa menggunakannya untuk memanfaatkan musuh artifisial. Ya, begitulaha persisnya apa yang dilakukan oleh Trump. Ia memanfaatkan kaum Muslim.” [ww]
