Mantan jaksa penuntut untuk kasus-kasus kejahatan perang Carla Del Ponte mengatakan mengundurkan diri dari Komisi Penyelidik Independen PBB Untuk Suriah, dan mengecam kelambanan sikap Dewan Keamanan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan di negara yang dilanda perang itu, dimana ‘’setiap orang dinilai buruk.’’
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan hari Minggu di majalah Swiss ‘’Blick’’, Del Ponte mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap komisi itu dan mengecam pemerintahan Presiden Bashar Al Assad, kelompok oposisi Suriah dan masyarakat internasional secara keseluruhan.
‘’Kami benar-benar gagal,’’ ujarnya pada ‘’Blick” di sela-sela festival film di Locarno hari Minggu (6/8). ‘’Selama lima tahun kami berjuang melawan tembok,’’ tegasnya.
Del Ponte, yang terkenal sebagai jaksa untuk kasus-kasus kejahatan perang internasional seperti kekejaman di Rwanda dan Yugoslavia, telah berulangkali mengecam Dewan Keamanan PBB yang menolak membentuk mahkamah untuk mengadili perang saudara Suriah yang sudah berlangsung selama enam tahun. Rusia, yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus pendukung kuat pemerintahan Assad, kerap memveto langkah yang diambil dewan itu.
‘’Saya menyerah!. Negara-negara di dalam Dewan Keamanan PBB tidak menghendaki adanya keadilan,’’ ujar Del Ponte, dan menambahkan ia berencana ikut hadir dalam pertemuan terakhir September mendatang. ‘’Saya tidak lagi bisa menjadi bagian komisi yang tidak melakukan hal apapun,’’ tegasnya.
Del Ponte, yang ditunjuk sebagai anggota komisi itu pada September 2012, mengatakan pada ‘’Blick’’ bahwa ia kini merasa keberadaannya dalam komisi itu hanya sebagai “alibi’’. ‘’Saya sudah menulis surat pengunduran diri dan akan menyampaikannya dalam beberapa hari mendatang,’’ ujar Del Ponte.
Dalam salah satu pernyataannya pada ‘’Blick’’, Del Ponte menggambarkan Suriah sebagai negara tanpa masa depan. ‘’Percaya lah pada saya, kejahatan mengerikan yang dilakukan di Suriah tidak pernah saya lihat terjadi di Rwanda atau Yugoslavia. Kita mengira masyarakat internasional telah belajar dari apa yang terjadi di Rwanda, tetapi ternyata tidak,’’ ujarnya masgul.
Pada awalnya di Suriah, ‘’anggota-anggota kelompok oposisi adalah yang baik, pemerintah adalah yang buruk. Tetapi setelah enam tahun saya menyimpulkan, di Suriah semua orang buruk. Pemerintah Assad melakukan kejahatan yang mengerikan terhadap kemanusiaan dan menggunakan senjata kimia. Sementara kelompok oposisi kini terdiri dari para ekstremis dan teroris.’’
Komisi Penyelidik Independen PBB Untuk Suriah dibentuk pada Agustus 2011 oleh Dewan HAM PBB untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan di Suriah, siapapu pelakunya. Sejak saat itu komisi tersebut telah mengumpulkan ribuan wawancara dan mendata para tersangka penjahat perang. Tetapi Del Ponte mengatakan selama Dewan Keamanan PBB tidak membentuk mahkamah khusus kejahatan perang di Suriah maka seluruh laporan komisi itu tidak berguna. (em)
