Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra tiba di sebuah sarana militer di Bangkok Jumat (23/5), menyusul panggilan untuknya dan beberapa tokoh politik untuk bertemu dengan militer yang berkuasa di negara itu.
Militer merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah Kamis (22/5), dimana Jenderal Prayuth Chan-Ocha mengatakan tindakan itu bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan mendorong reformasi politik. Militer juga telah membekukan konstitusi untuk sementara dan memberlakukan jam malam dari pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi dan menutup beberapa media.
Amerika, bersama negara-negara Barat telah mengatakan kudeta itu tidak perlu. Kristie Kenney, Dutabesar Amerika untuk Thailand memberitahu VOA hari Jumat (23/5) bahwa Washington prihatin mengenai situasi HAM di negara itu.
Dalam pernyataan Jumat (23/5), militer mengatakan 155 tokoh terkemuka, termasuk para pemimpin pemerintah yang telah terguling, dilarang keluar negeri tanpa izin.
Kudeta Kamis (22/5) menyusul pemberlakuan undang-undang darurat dan pembicaraan krisis hari kedua antara partai-partai politik yang bersaingan. Para saksi mengatakan para peserta dalam pembicaraan itu dibawa oleh tentara setelah pembicaraan gagal mencapai kompromi antara oposisi dan pendukung bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Mereka masih diyakini dalam tahanan militer.
Perdana Menteri sementara Thailand, Niwattamrong Boongsongpaisan, tidak termasuk di antara orang yang menghadiri pembicaraan itu. Ia dan kabinetnya juga diperintahkan melapor kepada militer.
Krisis politik Thailand mencapai titik perpecahan sebelumnya bulan ini ketika adik Thaksin, Yingluck, dan beberapa anggota kabinet diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi atas tuduhan penyalah-gunaan wewenang.
Perdana Menteri sementara yang setia kepada Thaksin diangkat, tetapi demonstran oposisi menuntut seluruh kabinet diganti.
Hampir 30 orang telah tewas dalam protes anti-pemerintah selama enam bulan ini.
Militer merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah Kamis (22/5), dimana Jenderal Prayuth Chan-Ocha mengatakan tindakan itu bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan mendorong reformasi politik. Militer juga telah membekukan konstitusi untuk sementara dan memberlakukan jam malam dari pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi dan menutup beberapa media.
Amerika, bersama negara-negara Barat telah mengatakan kudeta itu tidak perlu. Kristie Kenney, Dutabesar Amerika untuk Thailand memberitahu VOA hari Jumat (23/5) bahwa Washington prihatin mengenai situasi HAM di negara itu.
Dalam pernyataan Jumat (23/5), militer mengatakan 155 tokoh terkemuka, termasuk para pemimpin pemerintah yang telah terguling, dilarang keluar negeri tanpa izin.
Kudeta Kamis (22/5) menyusul pemberlakuan undang-undang darurat dan pembicaraan krisis hari kedua antara partai-partai politik yang bersaingan. Para saksi mengatakan para peserta dalam pembicaraan itu dibawa oleh tentara setelah pembicaraan gagal mencapai kompromi antara oposisi dan pendukung bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Mereka masih diyakini dalam tahanan militer.
Perdana Menteri sementara Thailand, Niwattamrong Boongsongpaisan, tidak termasuk di antara orang yang menghadiri pembicaraan itu. Ia dan kabinetnya juga diperintahkan melapor kepada militer.
Krisis politik Thailand mencapai titik perpecahan sebelumnya bulan ini ketika adik Thaksin, Yingluck, dan beberapa anggota kabinet diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi atas tuduhan penyalah-gunaan wewenang.
Perdana Menteri sementara yang setia kepada Thaksin diangkat, tetapi demonstran oposisi menuntut seluruh kabinet diganti.
Hampir 30 orang telah tewas dalam protes anti-pemerintah selama enam bulan ini.
